Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Apakah benar bahwa seorang Komisaris tidak diperbolehkan ikut dalam penandatanganan giro (Cek/BG)? Kalau memang benar, di pasal berapa ayat berapa dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa seorang Komisaris tidak diperbolehkan ikut dalam penandatanganan giro?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Sebelum menjawab pertanyaan pokok Anda, saya perlu menyampaikan bahwa istilah yang dikenal dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) adalah Dewan Komisaris, yang merupakan Organ Perseroan, bersama-sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Direksi.
Mencermati pertanyaan Anda yang menanyakan boleh atau tidak bolehnya Dewan Komisaris ikut dalam penandatanganan Cek atau Bilyet Giro sebagai suatu alat pembayaran (surat berharga), maka saya berasumsi bahwa maksud dari pertanyaan Anda adalah apakah Dewan Komisaris boleh menandatangani Cek/Bilyet Giro, setelah sebelumnya Direksi menandatangani Cek/Bilyet Giro tersebut (jadi ada 2 tanda tangan dalam Cek/Bilyet Giro tersebut).
Untuk menjawab pertanyaan Anda tersebut, kita perlu untuk memahami pengertian, tugas dan wewenang dari Dewan Komisaris sebagai Organ Perseroan.
Dalam Pasal 1 angka 6 UU Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus, sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
Berdasarkan ketentuan di atas, UU Perseroan Terbatas sudah memberikan batasan tugas dan wewenang yang jelas antara Direksi dan Dewan Komisaris, sebagaimana pendapat dari Fred B.G Tumbuan dalam makalah yang disampaikan pada acara Sosialisasi Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada 22 Agustus 2007, yang saya kutip berikut ini (hal. 24):
“Dewan Komisaris tidak mempunyai peran dan Fungsi Eksekutif. Sekalipun AD (Anggaran Dasar) menentukan bahwa perbuatan-perbuatan Direksi tertentu memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, persetujuan dimaksud bukan pemberian kuasa dan pula bukan perbuatan pengurusan.”
Menjawab pertanyaan Anda, sesuai dengan hal-hal yang uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas yang secara tegas menyebutkan bahwa Dewan Komisaris tidak diperbolehkan ikut dalam penandatanganan Cek atau Bilyet Giro, namun dalam Pasal 15 ayat (2) UU Perseroan Terbatas telah diatur bahwa Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas dapat memuat/mengatur mengenai ketentuan lain, yang tidak bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas, misalnya larangan adanya ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri/pihak lain (Vide: Pasal 15 ayat [3] UU Perseroan Terbatas).
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas dapat diatur bahwa Dewan Komisaris dapat ikut menandatangani Cek/Bilyet Giro setelah sebelumnya Direksi menandatangani Cek/Bilyet Giro tersebut. Dengan syarat, tanda tangan Dewan Komisaris tersebut dilakukan sebagai sarana pengawasan dan bukan merupakan perbuatan pengurusan Direksi yang bertindak sebagai persona standi in judicio dari suatu Perseroan Terbatas.
Sebagai catatan penting untuk Anda, dalam melakukan pengaturan di Anggaran Dasar, jangan sampai kita memberikan kewenangan yang berlebihan bagi Dewan Komisaris, yang terlalu strict (ketat, ed.) melakukan pembatasan, sehingga menghambat peran dan kemandirian Direksi dalam mengemban kepercayaan dari Perseroan (Fiduciary Duties).
Selain itu, apabila Dewan Komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberi nasihat untuk Direksi, atau dengan kata lain melakukan perbuatan di luar kewenangannya (Ultra Vires), misalnya sampai mengambil tugas dan wewenang Direksi, maka Dewan Komisaris dapat bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Perseroan tersebut (Vide: Pasal 114 ayat [2] dan ayat [3] UU Perseroan Terbatas).
Demikian jawaban saya. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk Anda.
Butuh lebih banyak artikel?
