Kepailitan Akibat Akad Murabahah, di Pengadilan Agama atau Pengadilan Niaga?

Bacaan 5 Menit
Kepailitan Akibat Akad Murabahah, di Pengadilan Agama atau Pengadilan Niaga?
Pertanyaan
Saya ingin bertanya, bagaimana ketentuan hukumnya, apabila ada bank yang mempailitkan nasabahnya dalam perjanjian pembiayaan akad murabahah? Kewenangan pengadilan manakah yang berwenang mengadili kepailitan yang terkait dengan bank syariah yang mempailitkan nasabahnya, pengadilan agama atau pengadilan niaga?
Intisari Jawaban
Sebelum melangkah ke upaya kepailitan, sebaiknya bank syariah mencari penyelesaian perkara akad murabahah terlebih dahulu, antara lain, dengan cara rescheduling dan penjualan objek murabahah.  
 
Secara normatif, penyelesaian sengketa kepailitan tentang perkara ekonomi syariah sepatutnya berada pada Pengadilan Agama sebagaimana amanah Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 
Akan tetapi, hingga saat ini bank syariah di Indonesia melaksanakan sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga. Hal ini karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah disetujui dengan menunda satu pasal yaitu taflis/kepailitan, sehingga belum ada aturan khusus yang mengatur kepailitan pada perkara ekonomi syariah.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika