Kamis, 03 Januari 2019
Wajibkah Pengelola Shared Hosting Bertanggungjawab Bila Ada Konten Negatif?
Pertanyaan :

Wajibkah Pengelola Shared Hosting Bertanggungjawab Bila Ada Konten Negatif?

Apakah pengelola shared hosting dapat dikenai hukuman pidana jika shared hosting yang dikelolanya terdapat konten negatif, misalnya: perjudian dan pornografi?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Butuh Jawaban Langsung ?
Segera dapatkan langkah terbaik, langsung dari ahlinya.
Konsultasi Justika.com
Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran oleh Sovia Hasanah, S.H. dari artikel dengan judul Apakah Pengelola Shared Hosting Wajib Bertanggungjawab Bila Ada Konten Negatif? yang dibuat oleh Teguh Arifiyadi, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 26 Juni 2014.
 
Intisari :
 
 
Untuk menilai apakah pengelola shared hosting dapat dikenakan pasal-pasal sebagaimana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan perubahannya, harus dilihat terlebih dahulu unsur-unsur perbuatan dari pasal-pasal tersebut, apakah terpenuhi atau tidak.
 
Sebagai ilustrasi, seorang pemilik hotel tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban jika pengunjungnya melakukan perbuatan pidana di dalam kamar hotel dan tidak juga dapat dimintakan pertanggungjawaban jika ada seseorang yang meletakkan obat terlarang di kamar hotel tersebut. Terkecuali pemilik/pengelola hotel mengetahui adanya pidana tersebut, namun tidak melaporkan atau bahkan memiliki niat untuk memfasilitasi terjadinya pidana di dalam hotel tersebut.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Konten Negatif pada Shared Hosting
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami mendefinisikan shared hosting secara sederhana sebagai layanan berbagi/sharing file melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh banyak pengguna atau antar pengguna.
 
Konten negatif yang Anda maksud dalam dalam pemahaman kami tentu tidak terbatas pada konten perjudian dan pornografi saja, melainkan bisa berupa konten pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, atau konten yang berisikan muatan suku, agama, ras, dan antargolongan (“SARA”) serta konten lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan (seperti penipuan, pelanggaran hak cipta, pemalsuan, dan lain lain).
 
Dalam prespektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”), konten yang dilarang untuk didistribusikan/disebarkan atau ditransmisikan adalah konten yang di dalamnya terdapat muatan:
  1. Kesusilaan/pornografi (Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016)
  2. Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016)
  3. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016)
  4. Pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (4) UU 19/2016)
  5. Berita bohong dan menyesatkan (Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016)
  6. Kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). (Pasal 28 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016)
 
Pendistribusian atau pentransimisian konten terlarang dalam pemahaman UU ITE tidak hanya dibatasi pada konten yang berada dalam website, home page, atau URL semata. Melainkan juga konten yang secara langsung maupun tidak langsung terdistribusikan akibat dari penyelenggaraan web site, home page, atau URL tersebut. Misalnya konten berbentuk dokumen atau gambar yang disebarkan melalui layanan berbagi file, konten video yang disebarkan melalui aplikasi layanan berbagi video, dan lain-lain.
 
Wajibkah Pengelola Shared Hosting Bertanggungjawab Bila Ada Konten Negatif?
Lalu bagaimana jika konten tersebut berada atau terdistribusikan dari sebuah layanan shared hosting? Apakah pengelola dapat dikenakan pidana sebagaimana Pasal 27 dan 28 UU ITE dan UU 19/2016 tersebut?
 
Untuk menilai apakah pengelola shared hosting dapat dikenakan pasal-pasal di atas, harus dilihat terlebih dahulu unsur-unsur perbuatan dari pasal-pasal tersebut. Unsur “perbuatan” dari pasal-pasal tersebut yaitu:
  1. Dengan sengaja dan tanpa hak; (Pasal 27 dan pasal 28 UU ITE)
  2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau; (Pasal 27 UU ITE)
  3. Membuat dapat diakses. (Pasal 27 UU ITE)
 
Dari ke-3 unsur perbuatan tersebut, kami berpendapat unsur ke-2 dan ke-3 dapat dipenuhi bagi pengelola shared hosting, karena pada prinsipnya layanan shared hosting membuat sebuah konten dapat diakses sekaligus dapat didistribusikan. Namun kami berpendapat untuk unsur ke-1 yaitu “dengan sengaja (opzettelijk) dan tanpa hak”, unsur tersebut tidak serta-merta terpenuhi meskipun unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses” terpenuhi, karena sangat mungkin pengelola shared hosting sebetulnya tidak sengaja atau bahkan tidak memiliki niat (mens rea) untuk memfasilitasi konten terlarang terdistribusikan/ditransmisikan melalui layanan yang dimilikinya, terkecuali jika dapat dibuktikan bahwa layanan shared hosting sengaja dibuat untuk memfasilitasi terdistribusikannya/ditransmisikannya konten-konten yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
 
Kami mengilustrasikan dengan pemahaman sederhana sebagai berikut:
 
Seorang pemilik hotel tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban jika pengunjungnya melakukan perbuatan pidana di dalam kamar hotel dan tidak juga dapat dimintakan pertanggungjawaban jika ada seseorang yang meletakkan obat terlarang di kamar hotel tersebut. Terkecuali pemilik/pengelola hotel mengetahui adanya pidana tersebut, namun tidak melaporkan atau bahkan memiliki niat untuk memfasilitasi terjadinya pidana di dalam hotel tersebut.
 
Dalam penyelenggaraan shared hosting, meskipun pemilik/pengelola shared hosting tidak dapat diminta pertanggungjawaban langsung terkait hal tersebut, namun kami berpendapat sebagai penyelenggara sistem eletronik, layanan shared hosting harus memiliki mekanisme yang memastikan bahwa terdapat upaya maksimal untuk memastikan bahwa layanannya tidak digunakan sebagai sarana/media terjadinya tindak pidana.
 
Upaya maksimal sebagaimana kami sebutkan di atas bisa berbentuk preventif maupun represif. Bentuk preventif bisa dilakukan misalnya dengan cara filtering by machine maupun filtering by people. Filtering by machine artinya terdapat mekanisme secara teknis yang memungkinnya sistem elektronik pengelola melakukan filter otomatis terhadap konten terlarang yang didistribusikan. Sedangkan filtering by people dilakukan oleh manusia secara manual sebagai antisipasi jika mekanisme filtering by machine tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam melakukan filter konten terlarang.
 
Upaya preventif lain bisa dilakukan dengan membuat regulasi internal atau bisa juga berupa terms and conditions yang mengatur larangan dan sanksi didistribusikannya konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sedangkan bentuk represif bisa dilakukan dengan mengeluarkan akun atau member yang terbukti melakukan pelanggaran atau pidana atau melanggar aturan internal pengelola shared hosting.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.


Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua