Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Dalam hal seseorang membuat jaring di selokan hingga berakibat banjir sewaktu hujan di rumah tetangganya, maka dapat dikatakan tetangga tersebut mengalami kerugian. Atas kerugian yang dideritanya itu, si tetangga dapat mengajukan gugatan melalui jalur perdata terhadap orang yang membuat jaring di selokan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”):

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

KLINIK TERKAIT

Tetangga Berisik Setel Musik Keras-keras, Adakah Pidananya?

23 Feb 2023

Hukumnya Parkir Sembarangan di Depan Rumah Tetangga

10 Feb 2023

Menghadapi Tetangga Baru yang Meresahkan

20 Sep 2018

Langkah Hukum Jika Diserang Anjing Tetangga

07 Jan 2014

Seperti yang sering dijelaskan dalam beberapa artikel sebelumnya, salah satunya dalam artikel Merasa Dirugikan Tetangga yang Menyetel Musik Keras-keras, dikatakan antara lain Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya “KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum (hal. 36) yang menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

a.    Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);

b.    Perbuatan itu harus melawan hukum;

d.    Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Menurut Rosa Agustina, (hal. 117) yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum”, antara lain:

1.    Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

2.    Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

3.    Bertentangan dengan kesusilaan;

4.    Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dalam hal ini, harus kembali dilihat, apakah perbuatan orang yang membuat jaring di selokan itu telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata di atas. Jika telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut, maka  tetangga yang rumahnya mengalami banjir dapat menggugat orang yang membuat jaring di selokan itu secara perdata.

Menjawab pertanyaan Anda, kami tidak dapat mengatakan bahwa perbuatan memasang jaring di selokan itu merupakan pelanggaran hukum dan apa sanksi yang bisa menjeratnya. Akan tetapi sebagaimana telah kami uraikan di atas, jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka perbuatan tersebut dinamakan perbuatan melawan hukum. Adapun hal yang diterima oleh si pembuat jaring itu bukanlah sanksi, melainkan kewajiban mengganti rugi jika dinyatakan gugatan si tetangga dikabulkan.

Namun demikian, sebelum tetangga yang kebanjiran tersebut menggugat secara perdata si pembuat jaring di selokan, ia harus memperhatikan adanya itikad baik dari si pembuat jaring dalam pembuatan jaring, yakni untuk menahan sampah agar tidak terikut aliran hujan. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 656 KUH Perdata bahwa:

“Tempat air hujan, sumur, kakus, selokan dan sebagainya, yang merupakan milik bersama antara mereka yang bertetangga, harus dipelihara dan dibersihkan atas biaya semua pemilik.”

Di samping itu, dalam KUH Perdata dikenal adanya hak pengabdian selokan, yaitu hak untuk mengalirkan air dan kotoran sebagaimana disebut dalam Pasal 683 KUH Perdata.

Jadi pada dasarnya, antara sesama tetangga tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan atau menghalangi si tetangga untuk mengalirkan air selokan (dalam hal jika sampah yang terjaring menumpuk dan menyebabkan air selokan tidak bisa mengalir sehingga tetangga Anda mengalami banjir).

Kami lebih menyarankan agar masalah dalam kehidupan bertetangga hendaknya lebih mengedepankan upaya-upaya kekeluargaan dan melakukan pendekatan dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Apabila upaya musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum seperti kami jelaskan sebelumnya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Rosa Agustina. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.