Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Batas Persyaratan Usia untuk Menjadi Kepala Desa yang dipublikasikan pertama kali pada Selasa, 19 Agustus 2014.

Syarat Menjadi Kepala Desa

Calon Kepala Desa (“Kades”) wajib memenuhi syarat:[1]

KLINIK TERKAIT

Adakah Hak Prerogatif Kepala Desa atau Kepala Daerah?

15 Feb 2024

Bolehkah Calon Kepala Desa Tidak Berasal dari Desa yang Bersangkutan?

10 Jan 2017

Apakah Kepala Desa Termasuk Pejabat Negara?

15 Agt 2016

Status Hukum Kepala Desa yang Dijatuhi Pidana

03 Sep 2013

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Berusia sekurang kurangnya 25 tahun pada saat mendaftar;
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Berbadan sehat;
11. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan; dan
12. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, seseorang yang ingin ikut dalam pemilihan Kades berusia sekurang kurangnya 25 tahun pada saat ia mendaftar. Dengan kata lain, seseorang yang ingin ikut dalam pemilihan Kades sebagaimana Anda terangkan dalam pertanyaan tidak memenuhi syarat karena usianya belum terpenuhi, yakni belum berusia sekurang kurangnya 25 tahun.

Di samping itu, sepanjang penelusuran kami, baik dalam UU Desa maupun peraturan pelaksananya tidak menjelaskan apakah calon kepala desa yang bersangkutan boleh mencalonkan diri jika ia telah menikah meskipun usianya belum mencapai 25 tahun.

Dalam praktik, aturan pencalonan kepala desa ini dituangkan kembali dalam suatu peraturan daerah setempat.

Sebagai contoh, dalam Lampiran I Poin D Huruf a Angka 5 Perbup Serang 29/2019 yang mengatur mengenai pedoman pemilihan kepala desa di Kabupaten Serang disebutkan bahwa yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah seseorang yang berusia paling rendah sudah genap 25 tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat tingkat kabupaten yang menerbitkannya.

Jadi, baik UU Desa maupun peraturan pelaksananya memang mengatur bahwa seseorang yang ingin ikut dalam pemilihan kades berusia sekurang kurangnya 25 tahun, tanpa adanya pengecualian bagi yang sudah menikah.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan kedua kalinya oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Serang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015.

[1] Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015