Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Bisakah Pengadilan Selain MK Memutus Sengketa Hasil Pilpres?

Share
copy-paste Share Icon
Kenegaraan

Bisakah Pengadilan Selain MK Memutus Sengketa Hasil Pilpres?

Bisakah Pengadilan Selain MK Memutus Sengketa Hasil Pilpres?
Sovia Hasanah, S.H.Si Pokrol
Si Pokrol
Bacaan 10 Menit
Bisakah Pengadilan Selain MK Memutus Sengketa Hasil Pilpres?

PERTANYAAN

Saya lihat di salah satu statiun televisi bahwa jika salah satu capres kalah, kemudian mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi dan dia akan melanjutkan masalah sengketa pilpres di PTUN dan MA. Apakah bisa PTUN dan MA menerima kasus sengketa pilpres? Apa yang menjadi dasarnya?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

     
    Lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (“Pilpres”) hanyalah Mahkamah Konstitusi (“MK”) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya, jadi bukanlah Mahkamah Agung (“MA”) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”). Kewenangan MA adalah mengenai perselisihan pelanggaran administratif pemilihan umum, sementara PTUN berwenang perihal sengketa proses pemilihan umum.
     
    Kemudian putusan MK terkait sengketa Pilpres tersebut bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
     
    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
     

    ULASAN LENGKAP

    Intisari :
     
     
    Lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (“Pilpres”) hanyalah Mahkamah Konstitusi (“MK”) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya, jadi bukanlah Mahkamah Agung (“MA”) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”). Kewenangan MA adalah mengenai perselisihan pelanggaran administratif pemilihan umum, sementara PTUN berwenang perihal sengketa proses pemilihan umum.
     
    Kemudian putusan MK terkait sengketa Pilpres tersebut bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
     
    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
     
     
    Ulasan :
     
    Terima kasih atas pertanyaan Anda.
     
    Kewenangan Mahkamah Konstitusi
    Mahkamah Konstitusi (“MK”) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”).
     
    Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 8/2011”) dan kemudian diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“Perpu 1/2013”) dan kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai kewenangan MK, yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
    1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    3. memutus pembubaran partai politik; dan
    4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
     
    Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).[1]
     
    Pemilihan Umum (“Pemilu”) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
     
    Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa terkait dengan perselisihan hasil Pemilu (termasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (“Pilpres”) lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir adalah MK.
     
    Bisakah Pengadilan Selain MK Memutus Sengketa Hasil Pilpres?
    Lalu apakah lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung (“MA”) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) dapat dan juga berwenang mengadili perkara hasil Pilpres? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu ketahui kewenangan dari MA dan PTUN.
     
    Pada dasarnya, berdasarkan artikel Arti Asas Ius Curia Novit hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara, tetapi perlu diperhatikan kewenangan atau kompetensi dari setiap pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara.
     
    Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU 5/2004”) dan terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU 3/2009”) dijelaskan bahwa MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
    1. permohonan kasasi;
    2. sengketa tentang kewenangan mengadili;
    3. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
     
    Sedangkan menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 9/2004”) dan diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”) PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
     
    Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]
     
    Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa lembaga yang berwenang mengadili sengketa hasil Pemilu (Pilpres) hanyalah MK.
     
    Hal senada juga disampaikan oleh Abdullah, Ketua Biro Hukum dan Humas MA dalam artikel Begini Isi 3 PERMA Penyelesaian Sengketa Pemilu di Pengadilan, untuk sengketa hasil suara selisih pemilihan umum tentu tetap di MK. Tetapi untuk persoalan administrasi pelanggaran hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) dilakukan gugat ke MA dan PTUN.
     
    Masih bersumber dari artikel yang sama, MA telah menyiapkan tiga Peraturan MA untuk mengantisipasi sengketa pelanggaran administrasi pada pemilu tahun 2019:
    1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung (“PERMA 4/2017”);
     
    Dalam Pasal 2 PERMA 4/2017 dijelaskan bahwa MA berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan pelanggaran administratif pemilihan umum.
     
    Sementara dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA 5/2017 diatur bahwa PTUN bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum.
     
    Jadi menjawab pertanyaan Anda, lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa hasil pilpres adalah MK, bukanlah MA maupun PTUN. Kewenangan MA adalah mengenai perselisihan pelanggaran administratif pemilihan umum, sementara PTUN berwenang perihal sengketa proses pemilihan umum. Kemudian Putusan MK terkait sengketa hasil pilpres tersebut bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
     
    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
     
    Dasar Hukum:
    1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

    [1] Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 8/2011
    [2] Pasal 1 angka 10 UU 51/2009

    Tags

    hukumonline
    presiden

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Baca DisclaimerPowered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

    3 Agu 2022
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda Di Sini!