Jumat, 18 Januari 2019
Bisakah Pengadilan Selain MK Memutus Sengketa Hasil Pilpres?
Pertanyaan :

Bisakah Pengadilan Selain MK Memutus Sengketa Hasil Pilpres?

Saya lihat di salah satu statiun televisi bahwa jika salah satu capres kalah, kemudian mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi dan dia akan melanjutkan masalah sengketa pilpres di PTUN dan MA. Apakah bisa PTUN dan MA menerima kasus sengketa pilpres? Apa yang menjadi dasarnya?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (“Pilpres”) hanyalah Mahkamah Konstitusi (“MK”) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya, jadi bukanlah Mahkamah Agung (“MA”) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”). Kewenangan MA adalah mengenai perselisihan pelanggaran administratif pemilihan umum, sementara PTUN berwenang perihal sengketa proses pemilihan umum.
 
Kemudian putusan MK terkait sengketa Pilpres tersebut bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (“MK”) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”).
 
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 8/2011”) dan kemudian diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“Perpu 1/2013”) dan kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai kewenangan MK, yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. memutus pembubaran partai politik; dan
  4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
 
Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).[1]
 
Pemilihan Umum (“Pemilu”) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 
Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa terkait dengan perselisihan hasil Pemilu (termasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (“Pilpres”) lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir adalah MK.
 
Bisakah Pengadilan Selain MK Memutus Sengketa Hasil Pilpres?
Lalu apakah lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung (“MA”) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) dapat dan juga berwenang mengadili perkara hasil Pilpres? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu ketahui kewenangan dari MA dan PTUN.
 
Pada dasarnya, berdasarkan artikel Arti Asas Ius Curia Novit hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara, tetapi perlu diperhatikan kewenangan atau kompetensi dari setiap pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara.
 
Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU 5/2004”) dan terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU 3/2009”) dijelaskan bahwa MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
  1. permohonan kasasi;
  2. sengketa tentang kewenangan mengadili;
  3. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 
Sedangkan menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 9/2004”) dan diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”) PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
 
Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]
 
Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa lembaga yang berwenang mengadili sengketa hasil Pemilu (Pilpres) hanyalah MK.
 
Hal senada juga disampaikan oleh Abdullah, Ketua Biro Hukum dan Humas MA dalam artikel Begini Isi 3 PERMA Penyelesaian Sengketa Pemilu di Pengadilan, untuk sengketa hasil suara selisih pemilihan umum tentu tetap di MK. Tetapi untuk persoalan administrasi pelanggaran hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) dilakukan gugat ke MA dan PTUN.
 
Masih bersumber dari artikel yang sama, MA telah menyiapkan tiga Peraturan MA untuk mengantisipasi sengketa pelanggaran administrasi pada pemilu tahun 2019:
 
Dalam Pasal 2 PERMA 4/2017 dijelaskan bahwa MA berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan pelanggaran administratif pemilihan umum.
 
Sementara dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA 5/2017 diatur bahwa PTUN bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum.
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda, lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa hasil pilpres adalah MK, bukanlah MA maupun PTUN. Kewenangan MA adalah mengenai perselisihan pelanggaran administratif pemilihan umum, sementara PTUN berwenang perihal sengketa proses pemilihan umum. Kemudian Putusan MK terkait sengketa hasil pilpres tersebut bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

[1] Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 8/2011
[2] Pasal 1 angka 10 UU 51/2009



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua