Apa Itu Open Legal Policy?

Bacaan 4 Menit
Apa Itu <i>Open Legal Policy</i>?
Pertanyaan
Apakah yang dimaksud dengan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dimiliki oleh legislator? Dan apakah kebijakan tersebut tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pendapat berbeda dari hakim konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013?
Intisari Jawaban
Open legal policy merupakan kebijakan hukum terbuka yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang apabila konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak memberikan batasan yang jelas bagaimana seharusnya materi dalam undang-undang diatur.
 
Undang-undang yang dibentuk melalui open legal policy mempunyai tolok ukur, yakni Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada prinsipnya tetap bisa diajukan untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.