Siapa yang Berwenang Mengadili Sengketa Pilkada?
PERTANYAAN
Apakah MK masih berwenang dalam menangani sengketa pilkada yang sekarang dibuat pemilihan secara tidak langsung?
Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Apakah MK masih berwenang dalam menangani sengketa pilkada yang sekarang dibuat pemilihan secara tidak langsung?
Undang-Undang Pilkada terbaru sudah tegas mengamanatkan Mahkamah Konstitusi (“MK”) kembali menangani sengketa Pilkada. Nantinya perkara perselisihan hasil Pilkada memang diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Namun, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus tersebut. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. |
Sebelumnya, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (“Pilkada”) secara tidak langsung yang Anda maksud di sini adalah Pilkada yang masih mengacupada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (“UU 22/2014”).
Oleh karena itu, di sini kami luruskan bahwa saat ini telah diatur bahwa Pilkada diselenggarakan secara langsung pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 1/2015”).UU 1/2015 ini sendiri sudah diubah kembali dan hingga artikel ini diturunkan, UU perubahannya telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah namun belum diundangkan (“Revisi UU 1/2015”).
Oleh karena itu, kami akan menjawab pertanyaan Anda dengan berpedoman pada aturan dalam UU 1/2015 dan perubahannya. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung ini telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“Perpu 1/2014”) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh UU 1/2015 dan Revisi UU 1/2015 yang berbunyi:
“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”
Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan Anda soal apakah Mahkamah Konstitusi (“MK”) masih berwenang untuk menangani sengketa Pilkada atau tidak.
Sebagaimana yang telah diberitakan dalam artikel UU Pilkada Terbaru, Amanatkan MK Tangani Sengketa Pilkada, dalam Revisi UU 1/2010 memang mengamanatkan MK menangani sengketa Pilkada, sepanjang belum dibentuk badan peradilan khusus. Badan peradilan khusus dibentuk nantinya khusus menangani sengketa Pilkada. Dalam amanat Revisi UU 1/2010, badan peradilan khusus dibentuk paling lama sebelum pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional.
Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 157 ayat (1), (2), (3), dan (4) Perubahan UU 1/2015 yang berbunyi:
“Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.”
“Badan peradilan khusus sebagaimana ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.”
Pasal 157 ayat (3)
“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”
“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, menurut Revisi UU 1/2010, sudah tegas mengamanatkan MK kembali menangani sengketa Pilkada. Nantinya perkara perselisihan hasil Pilkada memang diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Namun, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!
Butuh lebih banyak artikel?