Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Anda mengatakan bahwa kepolisian meminta data dan dokumen nasabah penyimpan untuk kepentingan penyelidikan. Dengan demikian, kami berkesimpulan bahwa saat ini prosesnya masih berada dalam tahap penyelidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”).

KLINIK TERKAIT

Tak Bayar Utang Kredit, Bolehkah Bank Blokir Rekening Nasabah?

14 Feb 2023

Bolehkah Transfer Data Nasabah Antar Bank?

15 Nov 2022

Bolehkah Rahasia Bank“Dibocorkan” kepada Ahli Waris Nasabah?

18 Des 2014

Siapa Saja yang Berwenang Memblokir Rekening Nasabah?

24 Feb 2012

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Polri”), kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini artinya, kepolisian berwenang untuk bertindak sebagai penyelidik dalam tindak pidana atau kejahatan perbankan juga.

Pada dasarnya, dalam tahap penyelidikan, penyelidik [Pasal 5 ayat (1) KUHAP]:

a.    karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1.    menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

2.    mencari keterangan dan barang bukti;

3.    menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

4.    mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b.    atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1.    penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;

2.    pemeriksaan dan penyitaan surat;

3.    mengambil sidik jari dan memotret seorang;

4.    membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Mengacu pada poin yang kami garisbawahi, memang, pada tahap penyelidikan, penyelidik berwenang mencari keterangan, termasuk mencari keterangan dari data dan dokumen nasabah seperti yang Anda tanyakan. Namun, hal tersebut harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun prosedur tersebut secara khusus diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (“PBI 2/19/PBI/2000”).

Untuk kepentingan peradilan (termasuk penyelidikan di dalamnya) dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank.Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PBI 2/19/PBI/2000 yang selengkapnya berbunyi:

“Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank.”

Ini artinya, polisi sebagai penyelidik atau penyidik hanya dapat meminta data nasabah yang telah menjadi tersangka atau terdakwa. Yang mana untuk memperoleh data tersebut, penyelidik perlu mendapat izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia setelah nasabah tersebut memang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Itupun harus didahului dengan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (lihat Pasal 6 ayat (2) PBI 2/19/PBI/2000).

Hal serupa juga diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU 8/2010”):

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:

a.    orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;

b.    tersangka; atau

c.    terdakwa.

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.

Dari pasal tersebut juga dapat disimpulkan bahwa penyidik juga dapat meminta keterangan mengenai data nasabah bank yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) walau nasabah tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa.

PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 8/2010. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada PPATK untuk meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu, dalam hal ini adalah bank. Demikian antara lain yang disebut dalamPasal 41 ayat (1) huruf a UU 8/2010.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

3.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 

4.    Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 19 /PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.