Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (“PERPPU”) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana yang disebut dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”). Penjelasan lebih lanjut mengenai PERPPU dapat Anda simak dalam artikel-artikel berikut:

1.    Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU)

2.    Syarat-Syarat Penetapan PERPPU oleh Presiden

KLINIK TERKAIT

Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

02 Mar 2023

Kapan Perpu Dibuat oleh Presiden dan Apa Syaratnya?

08 Feb 2022

Prosedur Penolakan dan Pencabutan Perppu

28 Jul 2020

Bolehkah Wakil Bupati Menandatangani Dokumen Jika Bupati Berhalangan?

12 Mar 2014

3.    Prosedur Penolakan dan Pencabutan PERPPU

Bicara soal ketentuan pidana dalam PERPPU, maka hal tersebut menyangkut soal materi muatan dalam PERPPU. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Demikian yang dijelaskan dalam Angka 112 Lampiran 12/2011.

Anda benar, Pasal 15 UU 12/2011 telah dengan jelas menyebut bahwa ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang (“UU”) dan Peraturan Daerah (“Perda”):

(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

a.    Undang-Undang;

b.    Peraturan Daerah Provinsi; atau

c.    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Namun, prinsipnya PERPPU itu memiliki kedudukan yang setingkat/sejajar dengan UU. Seperti yang pernah dijelaskan dalam artikel Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU), letak/kedudukan PERPPU dalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 yang menyatakan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

a.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c.    Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d.    Peraturan Pemerintah;

e.    Peraturan Presiden;

f.     Peraturan Daerah Provinsi; dan

g.    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.     

Menjawab pertanyaan Anda soal ketentuan pidana yang berkaitan dengan materi muatan PERPPU sekaligus menyangkut kesetaraan antara UU dengan PERPPU, Marida Farida Indrati Soeprapto, S.H., M.H., dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan – Proses dan Teknik Pembentukannya (hal. 80) juga menjelaskan bahwa PERPPU mempunyai hierarkhi, fungsi, dan materi muatan yang sama dengan UU, hanya di dalam pembentukannya berbeda dengan UU.

Ini artinya, ketentuan pidana yang merupakan materi muatan dalam UU juga dapat dimuat dalam PERPPU. Sebagai contoh PERPPU yang di dalamnya memuat sanksi pidana dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (“PERPPU 1/2002”). PERPPU 1/2002 itu sendiri kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Ketentuan Pidana dalam PERPPU 1/2002 diatur khusus dalam Bab III yang salah satu pasalnya (Pasal 6 PERPPU 1/2002) berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

1.    Undang-Undang Dasar 1945;

2.    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

3.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya Kanisius: Yogyakarta.