Jumat, 10 April 2015
Pertanyaan :
Perbedaan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota
Apa perbedaan mendasar antara peraturan daerah kota dan peraturan walikota?
Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.       

 
Intisari:
 
 

Peraturan Daerah Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Kota dengan persetujuan bersama Walikota, sedangkan Peraturan Walikota dibentuk oleh Walikota tanpa melibatkan DPRD Kota. Di samping itu, ada perbedaan lain antara Peraturan Daerah Kota dengan Peraturan Walikota. Apa perbedaannya?

 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:

Peraturan Daerah Kota merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) yang berbunyi:

 

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c.    Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d.    Peraturan Pemerintah;

e.    Peraturan Presiden;

f.     Peraturan Daerah Provinsi; dan

g.    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

 

Adapun definisi Peraturan Daerah Kota dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 8 UU 12/2011 yaitu:

 

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

 
Lalu bagaimana dengan Peraturan Walikota? Terkait hal ini, Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 berbunyi:
 

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

 

Jadi, Peraturan Walikota termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, namun ditetapkan oleh walikota. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota.

 

Namun begitu, Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (lihat Pasal 8 ayat [2] UU 12/2011).

 

Menjawab pertanyaan Anda, perbedaan mendasar antara Peraturan Daerah Kota dengan Peraturan Walikota adalah:

1.    Peraturan Daerah Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Kota dengan persetujuan bersama Walikota, sedangkan Peraturan Walikota dibentuk oleh Walikota tanpa melibatkan DPRD Kota

2.    Peraturan Daerah Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan Peraturan Walikota diundangkan dalam Berita Daerah

 

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU 12/2011:

 

(1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.

 

Sebagai contoh Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota adalah:

1.    Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (“Perda Kota Depok 13/2013”)

2.    Peraturan Walikota Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (“Peraturan Walikota Depok 5/2013”)

 

Dalam Perda Kota Depok 13/2013 jelas disebut bahwa perda tersebut dibuat dengan persetujuan bersama DPRD Kota Depok dan Walikota Depok. Sedangkan dalam Peraturan Walikota Depok 5/2013 tidak ada persetujuan tersebut.

 

Di samping itu, dalam Pasal 173 Perda Kota Depok 13/2013 disebutkan bahwa agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

 

Sedangkan, dalam Pasal 20 Peraturan Walikota Depok 5/2013 disebutkan bahwa agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.  

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2.    Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan;

3.    Peraturan Walikota Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.

 

  



Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).