Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Umur saya 35 tahun namun belum menikah. Bisakah saya keluar dari Kartu Keluarga orang tua saya dan memiliki Kartu Keluarga sendiri meskipun kami (saya dan orang tua) masih tinggal satu RT/RW? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Syarat penerbitan kartu keluarga (KK) salah satunya adalah menunjukan kutipan akta perkawinan. Ini artinya, seseorang yang belum menikah belum bisa keluar dari KK orang tuanya kemudian memiliki KK sendiri. Di samping itu, KK itu sendiri memuat identitas keluarga, susunan dan hubungan dalam keluarga sehingga seorang yang lajang tidak dapat memiliki KK baru. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. |
Kartu Keluarga (“KK”) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”).
Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa perlu ada susunan dan hubungan dalam keluarga pada KK. Artinya, seseorang yang masih lajang, meski ia sudah dewasa, perlu memiliki hubungan dengan anggota keluarga lainnya yang tertera dalam KK. Ia tidak dapat meminta penerbitan KK baru tanpa ada syarat tersebut.
Ada sejumlah aturan soal ketentuan penerbitan KK, seperti yang tertera dalam laman resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta:
· Setiap Keluarga hanya memiliki 1 (satu) Kartu Keluarga dan setiap penduduk dicatat hanya pada 1 (satu) kartu keluarga.
· Setiap Kartu Keluarga harus ada nama Kepala Keluarga, alamat dan memiliki Nomor Kartu Keluarga
· Kartu Keluarga wajib diganti/diperbaharui apabila: rusak, hilang, terjadi perubahan data dan jumlah anggota keluarga.
· Untuk mengganti/memperbaharui KK dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
Di samping itu, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Penerbitan Kartu Keluarga untuk Perkawinan Siri, dalam UU Adminduk maupun peraturan pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (“PP Adminduk”), syarat-syarat penerbitan KK baru tidak diatur. Namun, hal itu diatur kemudian di masing-masing daerah.
Sebagai contoh dapat kita lihat di kota Surabaya. Dalam laman resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya telah diatur beberapa persyaratan permohonan penerbitan KK yang baru, yaitu:
2. Surat Keterangan Jaminan Tempat Tinggal dari pemilik rumah diketahui oleh RT & RW;
4. Surat Keterangan Pindah Datang (bila yang pindah dalam wilayah Negara RI);
5. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (bagi yang datang dari Luar Negeri karena pindah);
6. Akta Kelahiran/Biodata (bila ada).
Sebagai tambahan, dalam laman resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong juga diatur soal syarat penerbitan KK baru, yaitu:
2. Mengisi formulir permohonan KK (F1-06)
3. Kartu keluarga asli bentuk lama /baru
4. Fotokopi, menunjukan kutipan akta perkawinan
5. Izin tinggal tetap bagi orang asing
6. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara kesatuan RI
7. Surat keterangan datang dari luar negri yang di terbitkan oleh instansi pelaksana bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang dari luar negri
Menjawab pertanyaan Anda, dari sejumlah persyaratan yang kami sebutkan di atas, dapat kita ketahui bahwa untuk menerbitkan KK baru disyaratkan salah satunya adalah adanya fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan dari pemohon. Dengan demikian, Anda yang belum menikah tentu tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan sehingga tidak memenuhi syarat penerbitan KK baru untuk Anda sendiri.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012.
1. http://dispendukcapil.surabaya.go.id/layanan-kependudukan/316-kartu-keluarga-bagi-wni, diakses pada 31 Maret 2015 pukul 17.00 WIB.
2. http://dukcapil.rejanglebongkab.go.id/informasi-pelayanan-2/proses-permohonan-dan-penerbitan-kartu-keluarga-kk/, diakses pada 31 Maret 2015 pukul 17.23 WIB.
3. http://dispendukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/pelayanan-kami/kependudukan/kk-dan-ktp/item/51-persyaratan-dan-mekanisme-pelayanan-kk/51-persyaratan-dan-mekanisme-pelayanan-kk, diakses pada 31 Maret 2015 pukul 17.42 WIB.
Butuh lebih banyak artikel?
