Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Sekretaris desa yang merupakan pemimpin Sekretariat Desa adalah salah satu perangkat desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.[1]

Pertanyaan Anda ini menyangkut soal syarat pengangkatan sekretaris desa sebagai perangkat desa. Aturan soal syarat pengangkatan perangkat desa itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”),yaitu:[2]

KLINIK TERKAIT

Merasa Dirugikan Peraturan Walikota? Ajukan Ini

20 Jun 2023

Syarat Calon Kepala Desa

22 Jun 2022

Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa

03 Jan 2017

Bolehkah Sekretaris Desa Tidak Berdomisili di Desa Setempat?

01 Des 2016

a.    berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b.    berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

c.    terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

d.    syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Mencermati keempat di atas, tidak ada aturan yang mensyaratkan sekretaris desa harus sudah menikah/berkeluarga. Beda halnya dengan aturan soal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang salah satunya mensyaratkan berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.[3]

Meski UU Desa memberikan peluang kepada peraturan daerah kabupaten/kota untuk mengatur syarat lain terkait calon sekretaris desa, sepanjang penelusuran kami, tidak ada syarat tambahan seperti soal menikah bagi calon sekretaris desa pada peraturan daerah.

Sebagai contoh, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (“Perbup Karanganyar 20/2012”) tidak mensyaratkan perangkat desa harus sudah menikah. Bahkan, ada ketentuan soal cuti bagi perangkat kerja yang akan menikah dalam Pasal 58 ayat (1) Perbup Karanganyar 20/2012:

“Perangkat Desa yang akan menikah atau berhalangan karena alasan penting mengajukan permohonan cuti paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada Kepala Desa secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.”

Ketentuan di atas mengindikasikan bahwa calon perangkat desa tidak harus telah menikah. Yang bersangkutan menikah setelah menjabat sebagai perangkat desapun dipersilakan dengan mengajukan permohonan cuti.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3.    Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa.