Senin, 31 December 2018

Perlukah Surat Keterangan dari Kelurahan untuk Menikah?

Perlukah Surat Keterangan dari Kelurahan untuk Menikah?

Pertanyaan

Saya laki-laki berumur 30 tahun dan seorang mualaf. Saya berencana untuk melangsungkan pernikahan, tetapi terkendala izin dari orang tua saya. Untuk syarat menikah terkendala tanda tangan pihak kelurahan/kepala desa karena orang tua saya tidak mengizinkan dan telah meminta pihak kelurahan untuk tidak mengeluarkan surat dalam bentuk apapun kepada saya, juga permintaan dari kelurahan untuk menyerahkan Kartu Keluarga asli dimana hal tersebut pun tidak boleh dipinjam dari orang tua. Yang saya tanyakan: Apakah saya bisa mendaftar ke KUA tanpa tanda tangan pihak kelurahan/kepala desa? Apakah bisa saya ke pengadilan agama untuk mencari surat rekomendasi (untuk pihak laki-laki) untuk bisa digunakan di KUA agar dibuatkan surat pengantar nikah? Terima kasih.

Intisari Jawaban

Setiap pendaftaran untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) harus melakukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis dengan mengisi formulir serta melampirkan persyaratan, yang salah satunya adalah surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin. Ini berarti jika tidak ada keterangan dari kepala pihak kelurahan, maka persyaratan tidak terpenuhi dan kehendak perkawinan tesebut ditolak.
Lalu bagaimana jika pihak kelurahan tidak mengeluarkan surat keterangan apapun untuk keperluan pernikahan Anda? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : NAYARA Advocacy
MITRA : NAYARA Advocacy
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua