Intisari:

KLINIK TERKAIT

Hukumnya Parkir Sembarangan di Depan Rumah Tetangga

10 Feb 2023

Bolehkah Pengontrak Rumah Jadi Ketua RT?

06 Agt 2018

Bolehkah Sekretaris Desa Tidak Berdomisili di Desa Setempat?

01 Des 2016

Aturan tentang Tamu 1x24 Jam Wajib Lapor

29 Okt 2015

Ulasan:

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Kami asumsikan maksud “pengontrak” dalam pertanyaan Anda adalah warga yang tinggal di lingkungan Rukun Tetangga (“RT”) sekitar dengan mengontrak rumah (bukan tinggal di rumah miliknya sendiri). Kontrak di sini diartikan sebagai sewa-menyewa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang kami akses dari laman Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kontrak rumah berarti menyewa (rumah dan sebagainya) untuk batas waktu tertentu. Oleh karena itu, pengontrak di sini bukanlah warga yang tinggal tetap di lingkungan RT setempat.

Tugas Rukun Tetangga

Secara umum, tugas, fungsi, dan kewajiban RT dapat dilihat pengaturannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (“Permendagri 5/2007”).

RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.[1] RT ini merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan.[2] Sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan, RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.[3]

Dari Permendagri 5/2007 ini diterbitkanlah peraturan pelaksananya, khususnya soal tata cara pemilihan Ketua RT, yang biasanya tertuang dalam peraturan daerah setempat.

Pemilihan Ketua RT

Sebagai contoh peraturan daerah setempat yang merupakan pelaksana dari Permendagri 5/2007 sehubungan dengan aturan tentang pemilihan Ketua RT adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (“Perda Bandung 4/2010”).

Ketua RT merupakan salah satu Pengurus RT di antara pengurus lainnya, yakni Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.[4]

Mengenai siapa yang berhak memilih calon pengurus RT (termasuk ketua RT), dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (3) Perda Bandung 4/2010:

“Setiap Warga Negara Indonesia di wilayah RT dan RW setempat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai calon pengurus RT dan RW sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.”

Adapun yang dimaksud dengan WNI di wilayah RT setempat yang memiliki hak memilih Ketua RT dan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perda ini adalah penduduk setempat. Penduduk setempat yaitu yang bertempat tinggal tetap di wilayah kerja RT dan RW setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (“KK”) dan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”).[5]

Oleh karena itu, WNI yang bukan merupakan penduduk setempat (tidak bertempat tinggal tetap di wilayah RT setempat dan tidak dibuktikan dengan kepemilikan KK atau KTP) tidak memiliki hak untuk memilih Ketua RT. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, seseorang dapat ikut memilih ketua RT bukan ditentukan dari apakah ia memiliki rumah di daerah tersebut atau hanya pengontrak, akan tetapi ditentukan oleh apakah ia penduduk setempat yang dibuktikan dari KTP atau KK-nya.

Contoh Lain tentang Pemilihan Ketua RT

Namun, jika memang KTP itu menujukkan domisilinya di lingkungan RT setempat, maka warga yang mengontrak rumah itu juga memiliki hak pilih dalam pemilihan Ketua RT seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (“Perwalkot Tangerang 24/2015”) yang juga merupakan peraturan pelaksana dari Permendagri 5/2007.

Dalam Pasal 13 Perwalkot Tangerang 24/2015 disebutkan mengenai siapa yang dapat ikut memilih dalam pemilihan ketua RT, yaitu:

a.    Kepala Keluarga atau salah seorang anggota keluarga yang mewakili;

b.    Berdomisili dan memiliki KTP di lingkungan RT setempat; dan

c.    Berumur paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

Adapun yang dimaksud dengan penduduk setempat adalah setiap orang yang berdomisili/bertempat tinggal sehari-hari dan memiliki KTP dan KK di wilayah RT dan RW yang bersangkutan.[6] Dalam Perwalkot Tangerang 24/2015 ini tidak ada keharusan “bertempat tinggal tetap” bagi warga jika ingin ikut serta dalam pemilihan Ketua RT.

Jadi, jika memang warga yang mengontrak rumah itu berdomisili dan memiliki KTP di lingkungan RT setempat, maka ia termasuk penduduk setempat dan mempunyai hak pilih dalam pemilihan Ketua RT.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

2.    Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

3.    Peraturan Walikota Tangerang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Referensi:

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php, diakses pada 16 Oktober 2015 pukul 14.33 WIB.