NAYARA Advocacy merupakan lawfirm yang mengkhususkan keahliannya dalam bidang hukum perorangan dan hukum keluarga. Untuk berdiskusi lebih lanjut, silakan hubungi +6221 - 22837970 atau email ke: [email protected] Website : http://www.nayaraadvocacycom

 

 

Intisari:

 

Biaya adminitrasi yang dikenakan oleh KUA adalah hanya biaya peristiwa nikah atau rujuk gratis atau Rp. 600 ribu sesuai dengan kondisinya (proses nikah di KUA atau di luar KUA). Lain daripada itu, tidak ada biaya administrasi lain yang dikenakan kepada calon mempelai. Oleh karena itu biaya tersebut dapat dikatakan sebagai biaya tidak resmi atau pungutan liar.   Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 

 

Ulasan:

 

Kami akan mencoba menjawab permasalahan Anda dari perspektif hukum yang berlaku sebagai berikut:

 

Fakta:  Anda bermaksud meminta surat keterangan belum menikah dari Kantor Urusan Agama (“KUA”) dalam rangka rencana pernikahan Anda di luar negeri. Oleh petugas KUA, Anda dikenakan biaya sebesar Rp. 100 ribu ketika akan mengambil surat keterangan tersebut namun tidak akan diberikan kuitansi apabila sudah membayar.

 

Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama (“PP Tarif PNBP”) hanya mengatur dua jenis biaya perkawinan pada KUA, yaitu:

a.    Jenis biaya pertama yaitu GRATIS atau NOL rupiah apabila proses perkawinan dilakukan di KUA dan pada hari dan jam kerja; dan

b.    Jenis biaya kedua yaitu Rp 600 ribu apabila proses perkawinan dilakukan di luar KUA dan/atau dilakukan di KUA namun di luar hari dan jam kerja.

 

Selain daripada itu, tidak ada jenis biaya administrasi lain yang harus dikeluarkan calon mempelai. Begitu pula terkait dengan pembuatan surat keterangan belum menikah. Dalam PP Tarif PNBP tidak diatur ada biaya pembuatan surat keterangan belum menikah. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa biaya sebesar Rp. 100 ribu yang dibebankan dengan alasan sebagai biaya pembuatan surat keterangan belum menikah tersebut merupakan biaya yang tidak resmi.

 

Demikian kami sampaikan, semoga dapat membantu Anda.

 

Terima kasih.

 

Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.