Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Hukumnya Memiliki dan Membawa Airsoft Gun

08 Feb 2023

Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapus Pidana

11 Jan 2023

Hukumnya Menembak Orang dengan Airsoft Gun

20 Sep 2022

Izin Kepemilikan Air Gun, Apa Syarat Mendapatkannya?

19 Jul 2022

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukumnya Menggunakan Pistol Gas untuk Berjaga-Jaga dari Kejahatan Begal yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 24 Agustus 2016.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Kepemilikan Airsoft Gun

Airsoft gun bukan merupakan senjata api nyata dan membawanya bukan termasuk tindak pidana. Namun perlu Anda ketahui kepemilikan airsoft gun dan air pistol atau air rifle telah diatur secara tersendiri. Selengkapnya dapat Anda baca dalam Hukumnya Memiliki dan Membawa Airsoft Gun.

Pembelaan Terpaksa atau Pembelaan Darurat (Noodweer)

Kemudian, apabila Anda menembak pelaku begal dengan airsoft gun, perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana perbuatan itu dilakukan. Jika Anda melakukannya dalam keadaan terpaksa untuk membela diri dan harta benda (sepeda motor) Anda, serta ada serangan atau ancaman serangan saat itu juga dari pelaku begal, maka Anda tidak dapat dipidana. Pembelaan seperti ini dalam hukum pidana dikenal dengan istilah pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat (noodweer).

Namun, untuk dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa, kita perlu ketahui unsur-unsur pembelaan terpaksa itu sendiri. Ketentuan mengenai pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat (noodweer) diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026[1] yaitu:

Pembelaan terpaksa (noodweer) dibedakan menjadi dua, yaitu noodweer (pembelaan terpaksa) dan noodweer-exces (pembelaan darurat yang melampaui batas).

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana (hal. 152-153), menjelaskan bahwa unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (noodweer) adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa;
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
4. Serangan itu melawan hukum.

Lebih lanjut, R. Sugandhi dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya terkait Pasal 49 KUHP menjelaskan agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat diatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 87) menerangkan pada akhirnya setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup noodweer, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (noodweer) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.

Menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan uraian mengenai pembelaan terpaksa dapat disimpulkan bahwa tindakan Anda yang menembak pelaku begal dengan airsoft gun harus memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa. Jika Anda melakukannya benar-benar dalam keadaan terpaksa untuk membela diri dan harta benda (sepeda motor) Anda pada saat memang ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hak, serta tidak ada pilihan lain lebih baik yang dapat dilakukan, maka tindakan Anda menembak pelaku begal dengan airsoft gun tersebut tidak dapat dipidana. Namun demikian, hal lain yang perlu Anda perhatikan adalah mengenai kepemilikan dan penggunaan airsoft gun itu sendiri.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Referensi:

1. Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994;
2. R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional, 1980;
3. Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 200