Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Apakah Barang Olshop yang Diekspor Kena PPN?

Share
copy-paste Share Icon
Bisnis

Apakah Barang Olshop yang Diekspor Kena PPN?

Apakah Barang <i>Olshop</i> yang Diekspor Kena PPN?
Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)
Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)
Bacaan 10 Menit
Apakah Barang <i>Olshop</i> yang Diekspor Kena PPN?

PERTANYAAN

Saya mau tanya apabila pengusaha online yang produknya (contoh produk: tas kulit) dibeli oleh customer dari luar Indonesia, apakah barang tersebut dikenai pajak ekspor? Apabila iya, bagaimana perhitungan serta persentase akan pajak ekspor tersebut? Terima kasih.

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Model bisnis e-commerce dibedakan menjadi 4 model berdasarkan proses bisnis dan revenue model yaitu online marketplaceclassified adsdaily deals dan online retail.

    Mengenai pajak ekspor barang online shop, yang dalam hal ini merupakan pajak pertambahan nilai (“PPN”) tidak dikenakan terhadapnya atau dengan kata lain tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak (“BKP”) berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Model Bisnis E-Commerce

    Berdasarkan proses bisnis dan revenue model, transaksi e-commerce terbagi atas 4 model bisnis e-commerce, yaitu online marketplaceclassified adsdaily deals dan online retail, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

    1. Online marketplace: kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet di mal internet sebagai tempat online marketplace merchant menjual barang dan/atau jasa.[1]
    2. Classified Ads: kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan iain-lain) barang dan/atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara classified ads.[2]
    3. Daily Deals: kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs daily deals sebagai tempat daily deals merchant menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran.[3]
    4. Online Retail: kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online retail.[4]

     

    KLINIK TERKAIT

    Kriteria Rumah Bersubsidi yang Bebas dari PPN

    Kriteria Rumah Bersubsidi yang Bebas dari PPN

    Tarif Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”)

    Pada dasarnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (“UU 42/2009”), menyatakan:

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

    Namun terdapat tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas:[5]

    1. ekspor barang kena pajak (“BKP”) berwujud;
    2. ekspor BKP tidak berwujud; dan
    3. ekspor jasa kena pajak (“JKP”).

    Pemerintah telah menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya.

    Sebelumnya kami asumsikan toko Anda bergerak di bidang online retail. Patut dicatat, pajak e-commerce online retail menjadi salah satu dari 4 model bisnis yang dikenakan pajak e-commerce.

    Mengenai PPN, penyerahan yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli BKP dan/atau JKP, dapat berupa:[6]

    1. penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean; dan/atau
    2. ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP.

    Sehingga menjawab pertanyaan Anda, transaksi e-commerce sebagaimana Anda maksud tidak dikenakan PPN atas ekspor barang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 42/2009.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
    2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.

    [1] Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce (“SE Dirjen Pajak 62/2013”), hal. 2.

    [2] Lampiran SE Dirjen Pajak 62/2013, hal. 11.

    [3] Lampiran SE Dirjen Pajak 62/2013, hal. 16.

    [4] Lampiran SE Dirjen Pajak 62/2013, hal. 25.

    [5] Pasal 7 ayat (2) UU 42/2009

    [6] Lampiran SE Dirjen Pajak 62/2013, hal. 28.

    Tags

    ekspor - impor
    pajak

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Baca DisclaimerPowered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

    24 Jun 2022
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda Di Sini!