Senin, 28 November 2016
Kewenangan OJK dalam Perizinan Lembaga Keuangan Mikro
Pertanyaan :

Kewenangan OJK dalam Perizinan Lembaga Keuangan Mikro

Bagaimanakah kewenangan OJK dalam pemberian izin usaha lembaga keuangan mikro?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :

Intisari:

 

 

Sebelum menjalankan kegiatan usaha, Lembaga Keuangan Mikro (“LKM”) harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). OJK berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap dan benar, setelah sebelumnya OJK melakukan penelitian dan analisa atas dokumen-dokumen persyaratan izin usaha LKM.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU 1/2013”). Mengenai kewenangan pemberian izin usaha Lembaga Keuangan Mikro (“LKM”) oleh OJK diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (“UU 1/2013”) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (“Peraturan OJK 2014”).

 

Lembaga Keuangan Mikro

LKM, menurut Pasal 1 angka 1 UU 1/2013, adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

 

Pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan:[1]

a.    bentuk badan hukum;

b.    permodalan; dan

c.    mendapat izin usaha dari OJK.[2]

 

Perizinan Lembaga Keuangan Mikro

Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari OJK.[3] Untuk memperoleh izin usaha LKM, harus dipenuhi persyaratan paling sedikit mengenai:[4]

a.    susunan organisasi dan kepengurusan;

b.    permodalan;

c.    kepemilikan; dan

d.    kelayakan rencana kerja.

 

Untuk mendapatkan izin usaha, Direksi LKM mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK sesuai dengan format yang terdapat dalam Lampiran I Peraturan OJK 2014 dan harus dilampiri dengan:[5]

a.    akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;

b.    data Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (“DPS”);

c.    data pemegang saham atau anggota;

d.    surat rekomendasi pengangkatan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;

e.    struktur organisasi dan kepengurusan yang paling kurang memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi;

f.     sistem dan prosedur kerja LKM;

g.    rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama;

h.    fotokopi bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah dalam bentuk deposito berjangka yang masih berlaku atas nama LKM yang bersangkutan pada salah satu bank di Indonesia atau salah satu bank syariah atau unit usaha syariah di Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan

i.      bukti kesiapan operasional.

 

Atas permohonan izin usaha tersebut, OJK memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap dan benar.[6]

 

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha, OJK melakukan:[7]

a.    penelitian atas kelengkapan dokumen;

b.    analisis kelayakan atas rencana kerja; dan

c.    analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.

 

Penolakan atas permohonan izin usaha disertai dengan alasan penolakan. Sedangkan dalam hal permohonan izin usaha disetujui, OJK menetapkan izin usaha sebagai LKM kepada pemohon.[8]

 

Merujuk pada uraian di atas, jelas bahwa OJK memiliki kewenangan memberikan izin usaha kepada LKM.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

2.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;

3.    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

 



[1] Pasal 4 UU 1/2013

[2] Pasal 9 ayat (1) UU 1/2013

[3] Pasal 9 ayat (1) UU 1/2013

[4] Pasal 9 ayat (2) UU 1/2013

[5] Pasal 5 ayat (3) Peraturan OJK 2014

[6] Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK 2014

[7] Pasal 6 ayat (2) Peraturan OJK 2014

[8] Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan OJK 2014

 




Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua