Kamis, 17 Januari 2019
Ini Syarat Agar Taksi Online Boleh Beroperasi di Bandara
Pertanyaan :

Ini Syarat Agar Taksi Online Boleh Beroperasi di Bandara

Dengan murah dan maraknya jasa transportasi online seperti Go-Car, GrabCar, dan Uber, maka seringkali pengguna jasa tersebut meminta diantar ke Bandara Soekarno Hatta. Petugas keamanan bandara sering kali merazia jasa-jasa ini dengan cara menghentikan, memeriksa isi handphone, dan kemudian meminta Rp 500 ribu serta memberi hukuman push up hingga menggulirkan roda pesawat. Apakah tindakan-tindakan petugas keamanan tadi ada dasar hukumnya? Apakah tindakan-tindakan petugas kemanan tadi melanggar hukum tertentu? Atas perhatian dan responnya, saya ucapakan banyak terima kasih.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Ini Syarat Agar Transportasi Online Boleh Beroperasi di Bandara yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 12 Maret 2018.
 
Intisari :
 
 
Pada awalnya memang benar bahwa taksi online dilarang untuk beroperasi di bandar udara (bandara). Namun sejak adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, taksi online atau yang dalam Permenhub 118/2018 berkaitan dengan istilah angkutan sewa khusus ini dapat beroperasi di bandara, tetapi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.
 
Namun jika taksi online tidak memenuhi aturan sebagaimana yang telah diatur, maka petugas pengawas dapat menindak pelanggaran tersebut
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Transportasi Online
Pengaturan mengenai transportasi online atau transportasi berbasis aplikasi kita dapat merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (“Permenhub 118/2018”).
 
Transportasi online (dari perusahaan Go-Car, GrabCar, dan Uber) sebagaimana yang Anda sebutkan, dalam Permenhub 118/2018 berkaitan dengan definisi dari Angkutan Sewa Khusus, yakni pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.[1]
 
Syarat Pelayanan Angkutan Sewa Khusus
Angkutan sewa khusus, wajib memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:[2]
  1. wilayah operasi berada di dalam kawasan perkotaan, dan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya;
  2. tidak berjadwal;
  3. pelayanan dari pintu ke pintu;
  4. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
  5. besaran tarif Angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
  6. memenuhi Standar Pelayanan Minimal; dan
  7. pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
Wilayah operasi angkutan sewa khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan:[3]
  1. penetapan klasifikasi kawasan perkotaan;
  2. perkiraan kebutuhan jasa angkutan sewa khusus;
  3. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
  4. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
Wilayah operasi angkutan sewa khusus ini ditetapkan oleh:[4]
  1. Menteri Perhubungan untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
  2. Gubernur untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
 
Kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk pelayanan angkutan sewa khusus adalah kendaraan bermotor umum dengan batasan kapasitas silinder paling sedikit 1.000 (seribu) sentimeter kubik dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[5]
  1. Kendaraan bermotor umum yang digunakan meliputi:
    1. Mobil penumpang sedan; dan/atau
    2. Mobil penumpang bukan sedan;
  2. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. memenuhi persyaratan standar pelayanan minimal;
  4. dilengkapi dengan aplikasi yang menunjukkan besaran tarif yang dikenakan pada penumpang dan identitas pengemudi dan Kendaraan yang tertera di aplikasi;
  5. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
  6. dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus; dan
  7. mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang ditempatkan di dalam Kendaraan dan mudah terbaca oleh pengguna jasa.
 
Bolehkah Taksi Online Masuk Bandar Udara?
Jika merujuk pada pengertian dari angkutan sewa khusus serta wilayah operasinya, maka transportasi online (angkuta sewa khusus) ini boleh beroperasi dari dan ke bandar udara.
Tetapi, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Taksi Online Boleh di Bandara Soetta, Ini Syaratnya yang kami akses dari laman Angkasa Pura II, dijelaskan bahwa PT Angkasa Pura II masih melarang taksi berbasis online beroperasi atau mengangkut penumpang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta). Larangan tersebut berlaku hingga provider taksi online telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menyatakan, pihaknya akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh regulator atau Kemenhub. Provider taksi berbasis online diminta dapat memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Selama provider belum memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Kemenhub, Angkasa Pura II tetap melarang taksi berbasis online untuk mengangkut penumpang dari Bandara Soetta.
 
Jadi menyimpulkan penjelasan-penjelasan di atas, taksi online dapat beroperasi di bandara jika mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan Permenhub 118/2018.
 
Tindakan Petugas Bandar Udara Terhadap Angkutan Sewa Khusus Ilegal
Terkait dengan pertanyaan Anda mengenai petugas security bandara merazia taksi online dengan cara menghentikan, memeriksa isi handphone, dan kemudian meminta Rp 500 ribu serta memberi hukuman push up hingga menggulirkan roda pesawat, apakah tindakan-tindakan petugas security tadi ada dasar hukumnya?
 
Sebagaimana yang kami jelaskan, taksi online telah memiliki payung hukum dan juga dapat beroperasi di bandara tetapi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pada Permenhub 118/2018.
 
Bagaimana dengan tindakan petugas security tersebut? Sepanjang penelusuran kami, tidak ada ketentuan secara tertulis atau dasar hukum mengenai kewenangan dan sanksi yang dapat diberikan oleh petugas security bandara. Yang ada hanya pengawasan pada pemenuhan syarat bagi angkutan sewa khusus.[6]
 
Petugas pengawas tersebut meliputi:[7]
  1. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan Angkutan jalan; dan/atau
  2. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 
Menurut hemat kami, jika tindakan petugas keamanan meminta uang senilai Rp 500 ribu tersebut tidak berdasar hukum, serta dilakukan dengan melawan hak, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:
 
Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
Referensi:
Taksi Online Boleh di Bandara Soetta, Ini Syaratnya, diakses pada Selasa, 15 Januari 2019, pukul 14.00 WIB.

[1] Pasal 1 angka 7 Permenhub 118/2018
[2] Pasal 3 ayat (1) Permenhub 118/2018
[3] Pasal 7 ayat (1) Permenhub 118/2018
[4] Pasal 7 ayat (2) Permenhub 118/2018
[5] Pasal 4 dan Pasal 5 Permenhub 118/2018
[6] Pasal 30 ayat (1) Permenhub 118/2018
[7] Pasal 29 ayat (4) Permenhub 118/2018



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua