Rabu, 24 January 2018

Dasar Gugatan TUN Terkait Pemberhentian PNS

Dasar Gugatan TUN Terkait Pemberhentian PNS

Pertanyaan

Misal ada kasus seperti ini, Pak Suparman diangkat menjadi PNS oleh SK pengangkatan dari Badan Administrasi Kepegawaian Nasional tahun 2007. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Puskesmas di suatu kota. Pada tahun 2017, Pak Suparman mendapatkan surat pemecatan dari Walikota dengan alasan jarang masuk kantor dan Badan Kepegawaian kota tersebut telah memberikan Surat Peringatan. Pertanyaannya, apakah berhak Walikota memecat Pak Suparman padahal PNS diangkat bukan dari Walikota? Kalau membuat gugatan ke Pengadilan TUN, kira-kira dasarnya bagaimana? Dan gugatannya seperti apa? Terima kasih.  

Intisari Jawaban

Presiden berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mendelegasikan kewenangan (salah satunya) kepada Walikota untuk melakukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu, Walikota tersebut memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pak Suparman dan mengeluarkan suatu keputusan terhadap pemberhentian Pak Suparman.

Dalam hal Pak Suparman tidak menerima keputusan pemberhentian dari Walikota, maka ia berhak mengajukan upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Apabila ia telah menempuh upaya administratif dan masih tidak puas terhadap hasil dari upaya administratif tersebut, Pak Suparman berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua