Jumat, 04 January 2019
Mungkinkah Perseroan Terbatas Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal?
Pertanyaan :

Mungkinkah Perseroan Terbatas Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal?

Apakah dimungkinkan Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh 1 (satu) orang pemegang saham?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Butuh Jawaban Langsung ?
Segera dapatkan langkah terbaik, langsung dari ahlinya.
Konsultasi Justika.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Tidak. Pada dasarnya perseroan tidak dapat didirikan oleh pemegang saham tunggal. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, salah satu syarat pendirian perseroan adalah didirikan 2 orang atau lebih.
 
Namun, ketentuan tersebut dikecualikan untuk:
  1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
  2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Bolehkah Perseroan Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal?
Perseroan Terbatas (“PT”) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yaitu:
 
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
 
Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Klasifikasi Saham, I.G. Rai Widjaya dalam bukunya Hukum Perusahaan memberikan definisi bahwa saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.
 
Dalam hal pendirian perseroan terbatas, dapatkah didirikan oleh 1 orang pemegang saham? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu diketahui dulu syarat pendirian perseroan. Untuk mendirikan sebuah perseroan menurut Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) UUPT syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
  1. Perseroan didirikan 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
  2. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan;
  3. Mendapat pengesahan badan hukum Perseroan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”).
 
Hal senada juga pernah diulas dalam artikel Komposisi Pemegang Saham dalam PT pada dasarnya dalam tidak diatur mengenai komposisi pemegang saham. Yang terpenting dalam pendirian PT adalah PT tersebut didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT.
 
Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UUPT ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, PT didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.[1]
 
Selain itu kewajiban pendirian perseroan oleh 2 atau lebih orang ini juga diperkuat dengan keterangan nama para pemegang saham yang ada pada akta pendirian perseroan. Akta pendirian yang dimaksud memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.[2] Keterangan lain yang dimaksud memuat sekurang-kurangnya:[3]
  1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
  2. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
  3. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
 
Itu artinya dalam pendirian perseroan terbatas harus didikan oleh 2 orang atau lebih.
 
Hal ini juga diperkuat oleh Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas (hal.162) yang menyatakan bahwa syarat pertama untuk mendirikan perseroan terbatas adalah pendiri perseroan paling sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak dimungkinkan diberikan “pengesahan” sebagai badanhukum oleh Menteri.
 
Lebih lanjut Yahya (hal.163) mengatakan pada dasarnya pendirian perseroan berdasarkan perjanjian, karena itulah harus mempunyai lebih dari 1 orang pemegang saham.
 
Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah perseroan tidak dimungkinkan didirikan oleh seorang pemegang saham tunggal. Karena salah satu syarat pendirian perseroan itu adalah didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.
 
Namun, ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau dikecualikan khusus untuk:[4]
  1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
  2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 
Hal ini karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi perseroan yang tersebut di atas diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.[5] Sebagai contoh, Yang dimaksud dengan “persero” adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.[6]
 
Bagaimana Jika Perseroan yang Sudah Berdiri Hanya Memiliki 1 Pemegang Saham?
Jika di kemudian hari perseroan memperoleh status badan hukum namun pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang (hanya ada 1 pemegang saham), maka dalam jangka waktu paling lama 6 bulan pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.[7]
 
Dalam hal jangka waktu telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan (kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau stake holder lainnya), pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.[8]
 
Sebagai referensi Anda juga dapat simak artikel Jika Pemegang Saham PT Kurang dari Dua.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 
Referensi:
Yahya Harahap. 2016. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
 
 

[1] Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT
[2] Pasal 8 ayat (1) UU PT
[3] Pasal 8 ayat (2) UU PT
[4] Pasal 7 ayat (7) UU PT
[5] Penjelasan Pasal 7 ayat (7) UU PT
[6] Penjelasan Pasal 7 ayat (7) huruf a UU PT
[7] Pasal 7 ayat (5) UU PT
[8] Pasal 7 ayat (6) jo. Penjelasan Pasal 7 ayat (6) UU PT


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.


Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua