Kamis, 21 June 2018
Pertanyaan :
Aturan tentang Pemain Sepak Bola Asing di Indonesia
Apakah pemain sepak bola asing (berasal dari luar negeri) dapat dikategorikan sebagai Tenaga Kerja Asing? Serta apakah pemain sepak bola asing tersebut tunduk pada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan saja? Atau terdapat lex specialis-nya? Terima kasih.
Jawaban :
Intisari:
 
 
Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 708 Tahun 2012 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas dan Golongan Pokok Olahraga dan Rekreasi Lainnya, pemain sepak bola dengan kode International Standard Classification of Occupations (ISCO) 3475, termasuk ke dalam jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (“TKA”).
 
Mengenai penggunaan TKA, pengaturannya bukan hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan saja, tetapi juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain seperti Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mulai berlaku pada 29 Juni 2018. Perlu dipahami bahwa aturan ini bukan merupakan lex specialis dari aturan yang lebih umumnya (lex generalis) karena dalam penerapan asas lex specialis derogat legi generalis, peraturan perundang-undangannya harus setingkat/sederajat, seperti undang-undang dengan undang-undang.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), tenaga kerja asing (“TKA”) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 
Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.[1] Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.[2]
 
Pemain Sepak Bola Termasuk Jabatan yang Dapat Diduduki oleh TKA
Perlu dipahami bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 708 Tahun 2012 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas dan Golongan Pokok Olahraga dan Rekreasi Lainnya (“Kepmenakertrans 708/2012”), Pemain Sepak Bola (Football Player) dengan kode International Standard Classification of Occupations (ISCO) 3475, termasuk ke dalam jabatan yang dapat diduduki oleh TKA.
 
Selain itu, berdasarkan Diktum Ketiga Kepmenakertrans 708/2012, jabatan pemain sepak bola dapat diduduki oleh TKA paling lama 5 (lima)  tahun  dan  tidak  dapat  diperpanjang. TKA yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh TKA lainnya.[3]
 
Menjawab pertanyaan Anda, melihat kepada penjabaran sebelumnya, dapat dipahami juga bahwa pemain sepak bola asing (berasal dari luar negeri) dapat dikategorikan sebagai TKA dan oleh karena itu, maka tunduk pada aturan dalam UU Ketenagakerjaan.
 
Dasar Hukum Penggunaan TKA Selain UU Ketenagakerjaan
Namun mengenai penggunaan TKA, pengaturannya bukan hanya terdapat dalam UU Ketenagakerjaan saja, tetapi juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain seperti Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Perpres 20/2018”) yang mulai berlaku pada 29 Juni 2018. Perlu dipahami bahwa aturan ini bukan merupakan lex specialis dari aturan yang lebih umumnya (lex generalis) karena dalam penerapan asas lex specialis derogat legi generalis, peraturan perundang-undangannya harus setingkat/sederajat, seperti undang-undang dengan undang-undang. Penjelasan lebih lanjut tentang asas ini simak artikel Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis.
 
Ketentuan Penggunaan TKA
Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing (“Pemberi Kerja TKA”) adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.[4] Selanjutnya, Pemberi Kerja TKA meliputi:[5]
  1. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional;
  2. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
  3. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
  4. badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan, atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
  5. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;
  6. usaha jasa impresariat; dan
  7. badan usaha sepanjang tidak dilarang Undang-Undang.
 
Klub sepak bola sebagai organisasi olahraga profesional yang menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga profesional diwajibkan berbadan hukum (simak artikel Wajibkah Klub Sepak Bola Berbadan Hukum?). Maka sebagai badan hukum, klub sepak bola dapat dikategorikan juga sebagai Pemberi Kerja TKA.
 
Setiap Pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”) yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.[6]
 
RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.[7]
 
RPTKA paling sedikit memuat:[8]
  1. alasan penggunaan TKA;
  2. jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
  3. jangka waktu penggunaan TKA; dan
  4. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.
 
Sebagai tambahan, Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA menyampaikan data calon TKA kepada Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Data calon TKA tersebut meliputi:[9]
  1. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir;
  2. kewarganegaraan, nomor paspor, masa berlaku paspor, dan tempat paspor diterbitkan;
  3. nama jabatan dan jangka waktu bekerja;
  4. pernyataan penjaminan dari Pemberi Kerja TKA; dan
  5. ijazah pendidikan dan surat keterangan pengalaman kerja atau sertifikat kompetensi sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki TKA.
 
Setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib mempunyai Visa Tinggal Terbatas (Vitas) untuk bekerja.[10]
 
Vitas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal Terbatas dalam rangka bekerja.[11]
 
Vitas dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.[12]
 
Permohonan Vitas sekaligus dapat dijadikan permohonan Izin Tinggal Terbatas (“Itas”). Dalam hal pengajuan permohonan Itas dilakukan sekaligus dengan permohonan, proses permohonan pengajuan Itas dilaksanakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang merupakan perpanjangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi.[13]
 
Itas adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk berada dan tinggal di Wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu untuk bekerja.[14]
 
Sebagai tambahan, aturan lain mengenai pemain sepak bola asing juga tertuang dalam kompetisi Go-Jek Liga 1 Musim 2018, yang merupakan kompetisi kasta tertinggi antar klub sepak bola profesional di Indonesia, yaitu dalam Regulasi Liga 1 2018.
 
Mengenai kelengkapan dokumen dalam pendaftaran pemain yang akan berkompetisi pada Go-Jek Liga 1 musim 2018, khusus untuk pemain asing harus melampirkan:[15]
  1. salinan (sesuai  dengan  asli)  ITC yang  diterbitkan  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  dalam  RSTP[16] (bagi  Pemain  asing  yang  baru bermain  di  Indonesia atau  sudah  pernah bermain  di  Indonesia  tetapi sebelum  penyelenggaraan  Liga  1  musim  2018  bermain  di kompetisi yang terdaftar di federasi sepak bola asing/luar Indonesia);
  2. salinan (sesuai dengan asli) Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS);
  3. salinan  (sesuai  dengan  asli)  kontrak  kerja  antara  Pemain  asing  dan Intermediaries; dan
  4. dokumen-dokumen  yang  menyatakan  bahwa  Pemain bersangkutan telah memenuhi  ketentuan-ketentuan  mengenai  strata  dan  verifikasi Pemain asing berdasarkan Pasal 29 Regulasi ini.
 
Dalam bagian Definisi pada Regulasi Liga 1 2018 dijelaskan bahwa ITC adalah International  Transfer  Certificate,  yang  diterbitkan  oleh  sebuah asosiasi/federasi anggota FIFA yang menyatakan bahwa pemain yang tercantum dalam naskah ITC tersebut dinyatakan secara sah berpindah pendaftarannya dari federasi yang menerbitkan ITC tersebut (federasi asal) ke federasi lain (federasi baru).  ITC dikeluarkan  atas  permintaan  federasi  dimana  pemain  terikat  dengan klub (baru) yang merupakan anggotanya.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
Referensi:
Regulasi Liga 1 2018, diakses pada 20 Juni 2018 pukul 14.36 WIB.
 
 

[1] Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[2] Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 42 ayat (6) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 1 angka 3 Perpres 20/2018
[5] Pasal 3 Perpres 20/2018
[6] Pasal 7 ayat (1) Perpres 20/2018
[7] Pasal 1 angka 4 Perpres 20/2018
[8] Pasal 7 ayat (2) Perpres 20/2018
[9] Pasal 14 ayat (1) dan (2) Perpres 20/2018
[10] Pasal 17 ayat (1) Perpres 20/2018
[11] Pasal 1 angka 5 Perpres 20/2018
[12] Pasal 17 ayat (2) Perpres 20/2018
[13] Pasal 20 Perpres 20/2018
[14] Pasal 1 angka 6 Perpres 20/2018
[15] Pasal 25 Regulasi Liga 1 2018
[16] RSTP adalah FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (Edisi 2018).


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Abi Jam'an Kurnia mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2017 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).