Intisari:

 

Kepala desa dan perangkat desa berhak mendapatkan: 1.  Penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota; 2.   Tunjangan yang berasal dari APB Desa; 3.    Jaminan kesehatan; 4.    Penerimaan lainnya yang sah.   Besaran dan persentase penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. Untuk mengetahui besaran penghasilan tetap kepala desa, Anda dapat melihat peraturan bupati/walikota setempat.   Sebagai contoh di Kabupaten Banjarnegara. Aturan mengenai besaran gaji kepala desa dan perangkat desa tertuang dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.   Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut : a.   Kepala Desa diberikan paling banyak sebesar Rp3 juta per bulan; b.   Sekretaris Desa Non PNS diberikan paling banyak sebesar Rp2,1 juta per bulan; dan c. Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun diberikan masing-masing paling banyak sebesar Rp. 1,5 juta per bulan   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP 43/2014”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (“PP 47/2015”).

 

Tugas Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.[1]

 

Hak-hak Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak:[2]

a.    mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

b.    mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c.    menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d.    mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

e.    memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

 

Penghasilan Kepala Desa

Menyorot pertanyaan Anda, Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.[3] Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (“APBD”) Kabupaten/Kota.[4]

 

Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (“APB Desa”) dan besarannya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota dan penerimaan lain yang sah.[5]

 

Selain penghasilan tetap sebagaimana, Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.[6] Penerimaan lain yang sah dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7]

 

Jadi kepala desa dan perangkat desa mendapatkan:

a.  Penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota;

b.   Tunjangan yang berasal dari APB Desa;

c.   Jaminan kesehatan;

d.    Penerimaan lainnya yang sah.

 

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap, tunjangan, serta penerimaan lainnya yang sah kepala desa diatur dalam PP 43/2014 sebagaimana diubah dengan PP 47/2015.[8]

 

Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (“ADD”).[9]

 

ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.[10]

 

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:[11]

a.    ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500 juta digunakan paling banyak 60%;

b.    ADD yang berjumlah lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp700 juta digunakan antara Rp300 juta sampai dengan paling banyak 50%;

c.    ADD yang berjumlah lebih dari Rp700 juta sampai dengan Rp900 juta digunakan antara Rp350 juta sampai dengan paling banyak 40%; dan

d.    ADD yang berjumlah lebih dari Rp900 juta digunakan antara Rp360 juta sampai dengan paling banyak 30%.

 

Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.[12]

 

Menjawab pertanyaan Anda, Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:[13]

a.    kepala Desa;

b.    sekretaris Desa paling sedikit 70% dan paling banyak 80% dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan

c.    perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% dan paling banyak 60% dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.[14]

 

Jadi, benar seperti yang Anda katakan bahwa besaran gaji atau penghasilan tetap seorang kepala desa berbeda-beda. Hal ini karena besaran dan persentase penghasilan tetap kepala desa ditentukan berdasarkan ADD desa tersebut dan ditentukan oleh bupati/walikota dalam bentuk peraturan bupati/walikota. Untuk mengetahui besarannya, Anda bisa melihat peraturan bupati/walikota setempat.

 

Sebagai contoh di Kabupaten Banjarnegara. Aturan mengenai besaran gaji kepala desa dan perangkat desa tertuang dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (“Perbup Banjarnegara 2/2015”).

 

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut:[15]

a.    Kepala Desa diberikan paling banyak sebesar Rp3 juta per bulan;

b.    Sekretaris Desa Non PNS diberikan paling banyak sebesar Rp2,1 juta per bulan; dan

c.    Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun diberikan masing-masing paling banyak sebesar Rp. 1,5 juta per bulan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3.   Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.