Saya ingin bertanya, santer kabar bahwa saat ini Dirjen Imigrasi mengeluarkan peraturan bahwa jika ingin mengurus paspor harus memiliki rekening koran minimal 25 juta Rupiah. Hal ini dilakukan karena untuk membatasi praktek TKI ilegal dan perdagangan manusia. Teknis dari aturan tersebut adalah jika ada seorang pemohon paspor baru maupun perpanjangan saat proses wawancara harus menunjukkan rekening koran dengan minimal saldo 25 juta Rupiah agar tembus paspornya apabila si pemohon tersebut dicurigai melakukan praktek TKI illegal atau perdagangan manusia. Sebuah peraturan yang tidak memberikan solusi sama sekali. Lalu bagaimana dengan orang yang ada keperluan ke luar negeri tetapi tidak memiliki uang dengan jumlah tersebut? Padahal tidak semua orang yang bepergian ke luar negeri memiliki uang sebanyak itu.
Maksud dan tujuan dikeluarkannya SE 227/2017 tersebut adalah dalam rangka pencegahan terjadinya TKI non prosedural pada saat proses penerbitan paspor dan/atau pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi.
Syarat berupa bukti rekening koran itu tidak diminta ke semua orang. Jika petugas wawancara di kantor imigrasi menemukan indikasi kuat ada orang yang akan menjadi TKI non-prosedural, maka orang tersebut dapat dimintakan dokumen tambahan berupa rekening bank yang di dalamnya ada tabungan sejumlah itu Rp 25 juta.
Namun kini, setelah dikritik banyak kalangan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah membatalkan persyaratan kepemilikan tabungan Rp 25 juta bagi pemohon pembuatan paspor karena kebijakan itu memberatkan masyarakat.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.[1]
Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik.[3]
2.Paspor dinas; dan
Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik.[4]
3.Paspor biasa.
Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia.[5]
Paspor tersebut diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.[7]
Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:[8]
a.kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
b.kartu keluarga;
c.akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
d.surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
f.Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.
Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di luar Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:[9]
a.kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut; dan
Maksud dan tujuan dikeluarkannya SE 227/2017 tersebut adalah dalam rangka pencegahan terjadinya Tenaga Kerja Indonesia (“TKI”) non prosedural pada saat proses penerbitan paspor dan/atau pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi (“TPI”).[10]
Kepala kantor imigrasi diminta untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dan selektif terhadap pesyaratan formil dan kebenaran materil yang dilampirkan dalam permohonan paspor dan proses pemeriksaan keimigrasian di TPI dengan mengedepankan sense of security.[11] Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diduga kuat terjadinya TKI non procedural, agar tidak ragu melakukan penolakan.[12]
Kepala kantor imigrasi diminta untuk melaporkan setiap penolakan permohonan paspor dan/atau penolakan keberangkatan kepada direktur jendral imigrasi secara berkala 1 (satu) kali dalam seminggu.[13]
Masih bersumber dari laman yang sama, dalam artikel Ini Pihak yang Dimintakan Syarat Tabungan Rp 25 Juta untuk Urus Paspor,diberitakan bahwa Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Agung Sampurno membantah kebijakan ini mempersulit pembuatan paspor. Syarat berupa bukti rekening koran itu tidak diminta ke semua orang.Jika petugas wawancara di kantor imigrasi menemukan indikasi kuat ada orang yang akan menjadi TKI non-prosedural, maka orang tersebut dapat dimintakan dokumen tambahan berupa rekening bank yang di dalamnya ada tabungan sejumlah Rp 25 juta.
Namun kini, dalam artikel Kemenkumham Batalkan Syarat Tabungan Rp 25 Juta untuk Buat Paspor yang kami akses juga dari laman media Kompas.comdiinformasikan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAMmembatalkan persyaratan kepemilikan tabungan Rp 25 juta bagi pemohon pembuatan paspor. Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno menyampaikan, pihaknya melihat banyak masyarakat yang merasa keberatan setelah persyaratan tersebut diberlakukan.
Bersumber dari artikel Akhirnya, Imigrasi Cabut Syarat Tabungan Rp25 Juta Bagi Pemohon Paspor, diinformasikan bahwa penghapusan syarat tersebut akan dilakukan dengan memperbaiki ketentuan yang ada dalam Surat Dinas Korespondensi Internal. Setelah syarat itu dihapus, petugas Ditjen Imigrasi akan melakukan wawancara yang mendalam terhadap pemohon paspor untuk tujuan wisata. Lewat cara itu akan diketahui apakah pemohon sungguh-sungguh atau berpura-pura wisata ke luar negeri.
