Intisari:

 

Guna menyederhanakan jawaban, kami asumsikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dimaksud adalah Raperda Provinsi.   Raperda Provinsi dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Gubernur. Pembahasan Raperda Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur yang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yakni tingkat I dan tingkat II.   Di pembicaraan tingkat I, dalam hal Raperda Provinsi berasal dari DPRD (panitia khusus/pansus yang Anda katakan), maka pembicaraan/pembahasannya dilakukan dengan: a.  penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah (Balegda), atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi; b.    pendapat Gubernur terhadap Raperda Provinsi; dan c.    tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur   Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.   Di pembicaraan tingkat II, meliputi: a.    pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 1)   penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. b.    pendapat akhir Gubernur.   Dalam hal persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, mekanisme selanjutnya adalah pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.   Sedangkan, dalam hal Raperda Provinsi tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD Provinsi dan Gubernur, Raperda Provinsi tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD Provinsi masa sidang itu.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Peraturan Daerah

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“Perpres 87/2014”).

 

Pada dasarnya, Peraturan Daerah terdiri dari dua, yaitu:[1]

1.    Peraturan Daerah Provinsi dan

2.    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

 

Oleh karena itu, guna menyederhanakan jawaban, berikut kami jelaskan soal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

 

Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi

Rancangan Peraturan Daerah (“Raperda”) Provinsi dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinsi atau Gubernur.[2] Anda menyebut soal pansus (panitia khusus), dari sini kami menyimpulkan bahwa Raperda Provinsi dalam pertanyaan Anda itu berasal dari DPRD. Hal ini karena dalam hal Raperda Provinsi berasal dari DPRD, maka pembicaraan/pembahasannya dilakukan dengan:[3]

1.    penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus (“pansus”) dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;

2.    pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi; dan

3.    tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.

 

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.[4]

 

Perlu diketahui, rapat paripurna DPRD Provinsi memutuskan usul Raperda Provinsi berupa:[5]

a.    persetujuan;

b.    persetujuan dengan pengubahan; atau

c.    penolakan.

 

Kami luruskan bahwa keputusan penolakan hanya ada pada hasil rapat paripurna DPRD Provinsi yang memutuskan usulan raperda tersebut, bukan pada saat pembahasan pasal per pasal.[6] Dalam pembahasan raperda yang berasal dari DPRD, bisa saja ditolak oleh pansus. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam artikel Dewan yang Usul, Dewan Pula yang Tolak yang kami akses dari laman berita radar Lombok.co.id, dimana ada 4 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk Prioritas Legislasi Daerah (Prolegda) 2016 diusulkan oleh DPRD NTB melalui prakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atau lebih sering disebut Baperda. Namun dari 4 usulan DPRD tersebut, hanya satu Raperda saja yang disetujui. Sedangkan 2 Raperda lainnya ditolak atau dikembalikan dan 1 Raperda ditunda oleh Pansus.

 

Pembahasan  Raperda Provinsi

Pembahasan Raperda Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yakni tingkat I dan II.[7]

 

1.    Pembicaraan tingkat I, meliputi:[8]

Dalam hal rancangan Peraturan Daerah Provinsi berasal dari DPRD seperti dalam pertanyaan Anda, maka dilakukan dengan:

a.    penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah (Balegda), atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;

b.    pendapat Gubernur terhadap Raperda Provinsi; dan

c.    tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.

 

Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.[9]

 

2.    Pembicaraan tingkat II, meliputi:[10]

a.    pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan

2)    permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

b.    pendapat akhir Gubernur.

 

Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.[11]  

 

Menjawab pertanyaan Anda, dalam hal persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.[12]

 

Sedangkan, dalam hal Raperda Provinsi tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD Provinsi dan Gubernur, Raperda Provinsi tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD Provinsi masa sidang itu.[13]

 

Jadi, mekanisme selanjutnya adalah pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Raperda Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.[14]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

2.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

 

Referensi:

https://www.radarlombok.co.id/dewan-yang-usul-dewan-pula-yang-tolak.html, diakses pada 7 Agustus 2017 pukul 17.58 WIB