Senin, 29 April 2019

Larangan Hakim Membebankan Biaya Perkara di Luar Ketentuan

Larangan Hakim Membebankan Biaya Perkara di Luar Ketentuan

Pertanyaan

Di dalam Keputusan Menteri Kehakiman No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 poin ke-27 telah menjelaskan bahwa maksimal biaya perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah sebesar Rp. 7.500,-. Apabila pembiayaan perkara tersebut lebih dari Rp. 7.500,- s.d. Rp. 10.000,-, apakah uang kelebihan tersebut sah di mata hukum?  

Intisari Jawaban

Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal 19 Oktober 1981 dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah menentukan maksimal besar biaya perkara yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah Rp. 10.000.- dan minimal Rp. 500,-. Dari biaya yang Rp. 10.000,- tersebut, Pengadilan Negeri dapat membebankan Rp. 7.500,- dan bagi Pengadilan Tinggi 2.500,-. Dengan adanya penentuan besaran biaya perkara tersebut, Hakim dilarang membebankan biaya perkara melebihi ataupun di bawah ketentuan tersebut.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua