Jumat, 22 June 2018

Aturan tentang Batasan Usia Pensiun PNS

Aturan tentang Batasan Usia Pensiun PNS

Pertanyaan

Saya berumur 45 tahun, masa kerja saya 20 tahun, saya sudah menyusun persyaratan lengkap untuk berhenti dari PNS dengan Hak Pensiun karena menurut PP No. 11 Tahun 2017, umur dan masa kerja saya sudah mencukupi untuk mendapatkan jaminan pensiun apabila mengajukan berhenti dari PNS. Namun sangat mengagetkan saya ternyata berkas usulan saya ditolak katanya umur belum cukup. Pertanyaannya, kapan PP diberlakukan? Apakah PP setelah diundangkan masih membutuhkan aturan teknis terkait batas usia pensiun lagi sehingga BKN berani menggunakan hukum-hukum yang terdapat dalam PP tersebut? Terima kasih atas jawabannya.

Intisari Jawaban

Pada dasarnya, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Guna menyederhanakan jawaban, kami asumsikan bahwa Anda adalah seorang PNS yang memangku jabatan sebagai pejabat administrasi.
    1. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
    2. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
    3. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.
Berdasarkan keterangan Anda, Anda yang berumur 45 tahun memang belum mencapai batas usia pensiun (58 tahun). Tetapi, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 tahun dan masa kerja paling sedikit 20 tahun.
Artinya, usia Anda memang belum mencapai batas usia pensiun bagi pejabat administrasi (58 tahun). Akan tetapi, di usia Anda sekarang (45 tahun) dengan masa kerja 20 tahun, Anda dapat mengajukan permintaan berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS dan Anda berhak memperoleh jaminan pensiun.
Perlu dicatat, ada beberapa alasan permintaan berhenti ditolak, salah satunya yaitu PNS yang bersangkutan sedang terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah. Kami sarankan agar Anda memastikan lagi kepada pihak Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tentang alasan penolakan permintaan pemberhentian Anda sebagai PNS.
Apa alasan-alasan lainnya? kemudian apakah keberlakuan PP 11/2017 perlu menunggu aturan teknisnya terlebih dahulu? penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua