Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Mutasi Mobil, Perlukah Membayar PKB Lagi?

Share
copy-paste Share Icon
Kenegaraan

Mutasi Mobil, Perlukah Membayar PKB Lagi?

Mutasi Mobil, Perlukah Membayar PKB Lagi?
David Christian, S.H.Si Pokrol
Si Pokrol
Bacaan 10 Menit
Mutasi Mobil, Perlukah Membayar PKB Lagi?

PERTANYAAN

Saya ingin menanyakan apabila saya mempunyai kendaraan mobil plat L (Surabaya) yang jatuh tempo pajak bulan Juli 2018, mobil ini akan saya mutasi keluar dari Surabaya dan mutasi masuk ke daerah Jombang pada Desember 2017. Apakah ketika mutasi masuk nanti saya akan masih dikenakan pajak lagi? Karena pajak pada tahun 2017 sudah dibayarkan dan jatuh tempo masih lama yaitu Juli 2018. Adakah UU atau perda terkait karena mengingat masih satu provinsi sehingga pajak tersebut masuk ke Dispenda Jawa Timur. Terima kasih. Mohon pencerahannya.

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Sebelumnya pajak yang Anda tanyakan kami asumsikan adalah pajak kendaraan bermotor (“PKB”), yang merupakan bagian dari pajak provinsi.

    Lantas perlukah membayar PKB lagi untuk mutasi kendaraan bermotor yang dilakukan di dalam satu provinsi?

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Mutasi Mobil, Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Lagi? yang dibuat oleh Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI) yang pertama kali dipublikasikan pada hari Senin, 22 Maret 2021.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    KLINIK TERKAIT

    Bolehkah Pemda Menarik Retribusi Pengelolaan Sampah?

    Bolehkah Pemda Menarik Retribusi Pengelolaan Sampah?

    Pajak Kendaraan Bermotor

    Sebelumnya kami asumsikan pajak yang Anda maksud adalah pajak kendaraan atau PKB. Lantas, PKB masuk pajak apa? PKB merupakan pajak daerah provinsi sebagaimana diatur dalam UU 1/2022.

    Apa itu pembayaran PKB? PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.[1] Dalam konteks kondisi Anda, membayar PKB untuk pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan berupa mobil.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    Adapun pajak daerah menurut Pasal 1 angka 21 UU 1/2022 adalah:

    Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Pajak daerah ini dikelompokan menjadi 2 tingkat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. 

     

    Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:[2]

    1. PKB;
    2. BBNKB;
    3. PAB;
    4. PBBKB;
    5. PAP;
    6. Pajak Rokok; dan
    7. Opsen Pajak MBLB.

    Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:[3]

    1. PBB-P2;
    2. BPHTB;
    3. PBJT;
    4. Pajak Reklame;
    5. PAT;
    6. Pajak MBLB;
    7. Pajak sarang burung walet;
    8. Opsen PKB; dan
    9. Opsen BBNKB.

    Perlukah Membayar PKB Lagi Jika Mutasi Kendaraan?

    Menjawab pertanyaan Anda, apabila pemilik kendaraan harus berpindah domisili dan kendaraan juga harus dilakukan mutasi, maka nomor polisi kendaraan akan berganti dengan yang baru.

    Akan tetapi, dalam kasus Anda, perpindahan domisili tersebut masih dalam 1 provinsi yaitu keluar dari Surabaya dan mutasi masuk ke Jombang, sehingga masih berada di provinsi Jawa Timur. Untuk itu, karena Anda sudah membayar PKB di daerah asal (Surabaya) maka di daerah tujuan (Jombang) tidak perlu membayar PKB lagi terlebih jatuh tempo masih lama.

    Baca juga: Panduan Cara Mengetahui Pajak Kendaraan Diblokir atau Tidak

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.


    [1] Pasal 1 angka 28 UU 1/2022

    [2] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (“UU 1/2022”)

    [3] Pasal 4 ayat (2) UU 1/2022

    Tags

    pajak
    pajak daerah

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Baca DisclaimerPowered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Panduan Mengajukan Perceraian Tanpa Pengacara

    24 Feb 2023
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda Di Sini!