Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Aturan Hukum Penukaran Uang Lebaran di Pinggir Jalan

27 Mar 2024

Bolehkah Pengusaha Meminta Karyawan Bekerja di Hari Libur Lebaran?

26 Mar 2024

Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?

25 Mar 2024

Bolehkah Mengganti THR dengan Bantuan Lebaran?

21 Jul 2014

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Cara Melapor ke Bank Indonesia Jika Menemukan Uang Palsu yang ditulis oleh Sovia Hasanah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 21 Desember 2017.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pemberantasan Uang Palsu

Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda tentang lapor uang palsu kemana? Perlu kami sampaikan pengertian uang rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.[1]

Dalam mendukung penanggulangan uang rupiah palsu, Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan badan yang mengoordinasikan pemberantasan uang rupiah palsu dan/atau instansi yang berwenang.[2] Badan tersebut dikenal dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (“Botasupal”) yang terdiri dari Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.[3]

Botasupal adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perpres 123/2012.

Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah

Bank Indonesia berwenang untuk menentukan keaslian uang rupiah. Berdasarkan kewenangan tersebut, Bank Indonesia menyatakan uang rupiah yang tidak memenuhi ciri uang rupiah sebagai uang rupiah tidak asli.[4] Dengan kata lain, uang rupiah tidak asli dapat berupa uang rupiah palsu atau uang rupiah tiruan.[5]

Untuk itu, Bank Indonesia memberikan informasi, pengetahuan, dan sosialisasi mengenai tanda keaslian uang rupiah dan uang rupiah emisi baru kepada masyarakat, berupa spesimen uang rupiah, visualisasi melalui teknologi informasi, dan/atau bentuk lainnya.[6]

Apa saja ciri-ciri uang asli? Bagaimana cara mendeteksi dan mengenali uang palsu? Pada dasarnya Bank Indonesia menentukan ciri keaslian uang rupiah terdiri dari ciri umum dan ciri khusus yakni sebagai berikut.[7]

Sebagai tambahan informasi, Anda dapat membaca lebih lanjut brosur dan leaflet tentang bagaimana cara mendeteksi uang palsu melalui Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Yang Harus Dilakukan Jika Menerima Uang Palsu

Jika masyarakat menerima uang palsu, lalu lapor uang palsu kemana? Masyarakat harus meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia tentang uang rupiah yang diragukan keasliannya. Namun sebelumnya, masyarakat harus menjaga kondisi fisik uang rupiah yang diragukan keasliannya dan menjaga agar uang rupiah yang diragukan keasliannya tidak diedarkan kembali.[8]

Bank Indonesia kemudian melakukan penelitian terhadap fisik uang rupiah yang diragukan keasliannya dan memberikan hasil klarifikasi yang menyatakan uang itu sebagai uang rupiah asli atau uang rupiah tidak asli.[9]

Jika uang rupiah dinyatakan asli, maka Bank Indonesia memberikan penggantian atas uang rupiah itu sebesar nilai nominal uang rupiah tersebut. Apabila uang rupiah dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak, penggantian mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur penukaran uang rupiah.[10] 

Di lain sisi sekaligus menjawab pertanyaan Anda, untuk uang rupiah yang dinyatakan tidak asli alias uang palsu, Bank Indonesia tidak memberikan penggantian.[11] Atas uang palsu, Bank Indonesia melakukan langkah sebagai berikut.[12]

1. tidak mengembalikan uang rupiah tidak asli kepada masyarakat yang mengajukan permintaan klarifikasi;
2. menatausahakan uang rupiah tidak asli;
3. melakukan klasifikasi terhadap uang rupiah tidak asli;
4. memberikan tanda terhadap uang rupiah tidak asli; dan
5. menyerahkan uang rupiah tidak asli yang telah diberikan tanda kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jadi, apa yang dilakukan jika menerima uang palsu? Masyarakat harus meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia untuk selanjutnya dilakukan penelitian terhadap fisik uang rupiah yang diragukan keasliannya.

Jerat Pidana Uang Palsu

Adapun jika ditanya menggunakan uang palsu kena pasal berapa? Pada dasarnya larangan terkait uang palsu telah diatur secara tegas dalam Pasal 26 dan 27 UU Mata Uang sebagai berikut.

Pasal 26 jo. Pasal 36 UU Mata Uang

1. Setiap orang dilarang memalsu rupiah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp10 miliar.
2. Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp10 miliar.
3. Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp50 miliar.
4. Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp50 miliar.
5. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor rupiah palsu, dengan ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100 miliar.

Pasal 27 jo. Pasal 37 UU Mata Uang

1. Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu, dengan ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100 miliar.
2. Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu, dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100 miliar.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. 

Demikian jawaban dari kami tentang cara lapor uang palsu, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah;
5. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/13/PADG/2020 Tahun 2020 tentang Klarifikasi Atas Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya.

Referensi:

1. Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah Tahun Emisi 2016, yang diakses pada 18 April 2023, pukul 09.02 WIB;
2. Pencegahan dan Pemberantasan Uang Rupiah Palsu, yang diakses pada 18 April 2023, pukul 08.47 WIB.

[1] Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (“PBI 21/2019”)

[2] Pasal 66 PBI 21/2019

[3]Pencegahan dan Pemberantasan Uang Rupiah Palsu, yang diakses pada 18 April 2023, pukul 08.47 WIB

[4] Pasal 33 PBI 21/2019

[5] Penjelasan Pasal 33 ayat (2) PBI 21/2019

[6] Pasal 34 ayat (1) dan (2) PBI 21/2019

[7] Pasal 4 PBI 21/2019

[8] Pasal 7 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/13/PADG/2020 Tahun 2020 tentang Klarifikasi Atas Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya (“PADG 22/2020”)

[9] Pasal 17 ayat (1) dan (2) PADG 22/2020

[10] Pasal 20 ayat (1) dan (2) PADG 22/2020

[11] Pasal 23 PADG 22/2020

[12] Pasal 24 ayat (1) PADG 22/2020