Pertanggungjawaban Pengurus dalam Tindak Pidana Korporasi

Bacaan 8 Menit
Pertanggungjawaban Pengurus dalam Tindak Pidana Korporasi
Pertanyaan

Bagaimana model penerapan kesalahan dalam pertanggungjawaban pada Tindak Pidana Korporasi? Apabila penerapan kesalahan pertanggungjawaban ditujukan terhadap pengurus korporasi tersebut, lalu apa perbedaan pertanggungjawaban korporasi ini apabila pada akhirnya yang bertanggung jawab adalah pengurus korporasi (dalam arti manusia perorangan)?

Intisari Jawaban

?

Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi tersebut, misalnya UU Tipikor atau UU Lingkungan Hidup.

?

Badan hukum (dalam hal ini Korporasi) pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.

?

Dari pengertian tersebut, Korporasi adalah subjek hukum (recht persoon) yang merupakan bentuk artificial person dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum. Yang membedakannya dengan manusia adalah korporasi sebagai subjek hukum tentunya tidak dapat dikenakan pemidanaan berupa pidana yang merampas kemerdekaan badan (penjara).

?

Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi ATAU Pengurus, atau Korporasi DAN Pengurus, baik secara alternatif maupun kumulatif.

?

Menjawab pertanyaan Anda tentang penerapan pertanggungjawaban Korporasi, adapun sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.

?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

?