Senin, 12 Pebruari 2018
Pertanyaan :
Punya Dua Istri, Bagaimana Pembuatan Kartu Keluarganya?
Ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau punya istri dua dan pernikahan bersama kedua istri tersebut sah? Apakah nama suami dapat tercantum di dua KK yang berbeda? Mohon solusinya. Terima kasih.  
Jawaban :
Intisari:
 
 
Penduduk Warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK. Itu artinya, seorang yang berpoligami meskipun kedua perkawinannya sah secara hukum tidak bisa terdaftar dalam dua KK.
 
Apabila seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri (poligami), maka hanya dapat tercatat pada satu KK saja (misal KK yang dipilih yaitu KK istri pertama). Sementara istrinya yang lain di KK lainnya tercatat sebagai kepala keluarga, namun diberi keterangan bahwa ia adalah istri dari laki-laki yang berpoligami tersebut.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Kartu Keluarga
Kartu Keluarga (“KK”) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”).
 
KK merupakan salah satu dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.[1] Adapun yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana di sini yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.[2]
 
Syarat Penerbitan Kartu Keluarga
Berdasarkan penelusuran kami dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah dengan UU 24/2013 maupun peraturan pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012, syarat-syarat penerbitan KK baru tidak diatur.
 
Namun, hal itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 25/2008”). Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala desa/lurah dan camat.[3] Penerbitan KK dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  1. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
  2. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
  3. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
 
Kemudian di masing-masing daerah, juga diatur syarat-syarat lainnya. Sebagai contoh dapat kita lihat di kota Surakarta. Dalam laman Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta juga diatur syarat-syarat permohonan penerbitan KK baru, yaitu:
  1. Pengantar dari RT dan RW;
  2. Melampirkan fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan (bagi pemohon yang sudah menikah dan dilegalisir pejabat berwenang);
  3. Surat Keterangan Pindah dan atau Surat Keterangan Pindah Datang dan telah tinggal atau berdomisili 1 (satu) tahun kecuali atas ijin Walikota melalui Kepala Dinas bagi yang kurang dari 1 (satu) tahun;
  4. Surat Pernyataan domisili bermeterai cukup yang ditandatangani tetangga terdekat di tempat tujuan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  5. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi penduduk yang datang dari luar negeri karena pindah;
  6. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga yang mengalami kelahiran.
 
Penjelasan selengkapnya mengenai penerbitan KK dapat Anda simak dalam artikel Penerbitan Kartu Keluarga untuk Perkawinan Siri.
 
Ini artinya bagi yang sudah menikah, untuk membuat KK dibutuhkan fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan (fotokopi Buku Nikah/Akta Kawin). Pertanyaannya, apakah bisa nama suami tercantum di dua KK?
 
Apakah Suami yang Berpoligami Dapat Tercatat Pada Dua Kartu Keluarga?
KK itu memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.[4]
 
Nomor KK berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga. KK dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.[5] Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.[6] Itu artinya, seorang yang berpoligami meskipun kedua perkawinannya sah secara hukum tidak bisa terdaftar dalam dua KK.
 
Hal yang serupa juga disampaikan dalam laman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, pada dasarnya setiap penduduk hanya boleh terdaftar di satu KK saja. Jika sudah terlanjur terdaftar di dua KK, maka harus memilih salah satu. Jika KK yang dipilih yaitu KK istri pertama, maka dalam KK tersebut suami tercatat sebagai kepala keluarga dan harus melakukan penghapusan data di kecamatan yang sesuai di KK istri kedua. Pada KK istri kedua, istri kedua tercatat sebagai kepala keluarga namun pada keterangannya tetap sebagai istri.
 
Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri (poligami), maka ia hanya dapat tercatat pada satu KK saja. Sementara istrinya yang lain di KK lainnya tercatat sebagai kepala keluarga, namun diberi keterangan bahwa ia adalah istri dari laki-laki yang berpoligami tersebut.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
  3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 
Referensi:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, diakses pada Selasa, 13 Februari 2018, pukul 18.03 WIB.
 
 

[1] Pasal 59 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”)
[2] Pasal 1 angka 7 UU 24/2013
[3] Pasal 11 ayat (1) Perpres 25/2008
[4] Pasal 61 ayat (1) UU Adminduk
[5] Pasal 61 ayat (3) dan (5) UU Adminduk
[6] Pasal 62 ayat (1) UU Adminduk


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.


Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).