Selasa, 12 Maret 2019
Peran Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dalam Pilkada
Pertanyaan :

Peran Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dalam Pilkada

Apa dampak hukum PPL (Pengawas Pemilihan Lapangan) pada Peraturan PKPU nomor 4 Tahun 2017? Di sana tidak ada keterangan (tentang PPL), yang ada panwascam di pasal 1 ayat (10), beda dengan PPS (Panitia Pemungutan Suara) tingkat kelurahan/desa yang ada di pasal 1 ayat (6). PPL tiba-tiba ada di Pasal 81 ayat (2) sebagai penerima laporan kecurangan. Apa PPL punya kekuatan hukum kuat sebagai penerima laporan karena tidak ada di keterangan maupun penjelasannya? Terima kasih sebelumnya.  
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Pengawas Pemilihan Lapangan (“PPL”) diberi kewenangan untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan. Atas dasar kewenangan itu, sebagai bagian dari lembaga pengawas pemilihan, PPL berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan yang disampaikan kepadanya.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Pengawas Pemilihan Lapangan
Kami memahami bahwa inti pertanyaannya adalah apakah karena Pengawas Pemilihan Lapangan (“PPL”) tidak diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU 4/2017”), maka akan berakibat pada bermasalahnya legalitas PPL dalam melaksanakan tugas menerima laporan dugaan pelanggaran kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 81 PKPU 4/2017?
 
Pasal 81 PKPU 4/2017 merupakan bagian ketiga dari PKPU 4/2017 yang menjelaskan tentang Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye. Pada ayat (1) pasal a quo dijelaskan bahwa pemilih, pemantau, dan/atau peserta pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan kampanye. Kemudian laporan dugaan pelanggaran tersebut dapat disampaikan kepada:[1]
  1. Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan (“KIP”) Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (“PPK”), dan Panitia Pemungutan Suara (“PPS”); atau
  2. Badan Pengawas Pemilu (“Bawaslu”) Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan (“Panwas”) Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan (“PPL”).
 
Secara eksplisit, PPL memang tidak didefinisikan kembali dalam Ketentuan Umum Peraturan KPU dimaksud. Hanya saja, eksistensi PPL sesungguhnya bukan semata hanya bersandar pada PKPU 4/2017 saja.
 
Sebagai bagian dari Bawaslu, PPL dalam pemilihan kepala daerah juga diatur dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“Perppu 1/2014”) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (“UU 8/2015”) kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
 
Tugas Pengawas Pemilihan Lapangan
Lebih jauh, dalam Pasal 23 ayat (1) Perppu 1/2014 dinyatakan bahwa tugas PPL adalah mengawasi penyelenggaraan pemilihan. Selengkapnya, ketentuan Pasal 23 Perppu 1/2014 menyatakan:
 
  1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
  2. Keanggotaan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS berasal dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota Partai Politik.
  3. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang.
  4. PPL berjumlah 1 (satu) orang setiap Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
  5. Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS
 
Secara lengkap tugas dan wewenang PPL diatur dalam Pasal 35 Perppu 1/2014 yaitu:
 
    1. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang meliputi:
      1. pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
      2. pelaksanaan Kampanye;
      3. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
      4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS; 5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
      5. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
      6. penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
      7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
    2. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
    3. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
    4. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
    5. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    6. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
    7. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwas Kecamatan.
 
Sesuai ketentuan dimaksud, PPL diberi kewenangan untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan. Atas dasar kewenangan itu, sebagai bagian dari lembaga pengawas pemilihan, PPL berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan yang disampaikan kepadanya.
 
Berdasarkan uraian di atas, apa yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) PKPU 4/2017 sudah tepat dan tidak ada permasalahan dengan itu. Mengenai bagaimana tindak lanjut penanganan laporan yang diterima oleh PPL, hal itu disesuaikan lagi dengan kewenangan pengawas pemilu sesuai tingkatan.
 
Misalnya, karena keterbatasan kewenangannya dalam menangani laporan, maka laporan yang diterima diteruskan kepada Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti lebih jauh sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Perppu 1/2014. Dalam konteks itu, untuk sebatas menerima laporan dugaan pelanggaran kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) PKPU 4/2017, PPL memiliki landasan kewenangan untuk itu. Hanya saja, untuk menindaklanjuti lebih jauh, hal itu disesuaikan lagi dengan kewenangan pengawas pemilihan berdasarkan tingkatannya.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
 

[1] Pasal 81 ayat (2) PKPU 4/2017



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua