Senin, 05 Maret 2018
Pertanyaan :
Tugas dan Kewajiban Wali Amanat
Apakah tugas dan fungsi wali amanat?
Jawaban :
Intisari:
 
 
Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.
 
Salah satu tugasnya adalah mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Wali Amanat
Wali Amanat menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”) adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.[1]
 
Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.[2]
 
Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh:[3]
  1. Bank Umum; dan
  2. Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 
Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, Bank Umum atau Pihak lain wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam, sekarang Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).[4] Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat merupakan salah satu kegiatan Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Oleh karena itu, Bank Umum tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat. Namun, untuk melakukan kegiatan tersebut, Bank Umum tetap memerlukan pendaftaran di OJK.[5]
 
Tugas dan Kewajiban Wali Amanat
Mengenai tugas pokok dari wali amanat diatur dalam Lampiran Peraturan Nomor VI.C.4 - Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-412/BL/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang (“Peraturan VI.C 412/2010”).
 
Tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah:[6]
  1. mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan[7] dan peraturan perundang-undangan;
  2. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam butir 1) sejak menandatangani Kontrak Perwaliamanatan dengan Emiten, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Efek bersifat utang telah dialokasikan kepada pemodal;
  3. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kontrak Perwaliamanatan; dan
  4. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas tugas perwaliamanatan kepada Bapepam dan LK (sekarang OJK).
 
Wali amanat memiliki kewajiban dalam menjalankan tugasnya, yaitu:[8]
  1. Sebelum penandatanganan Kontrak Perwaliamanatan, Wali Amanat wajib melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap Emiten;
  2. Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan di atas meterai cukup yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak Perwaliamanatan, yang menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (due diligence) sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  3. Wali Amanat wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Perwaliamanatan;
  4. Wali Amanat wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan.
  5. Wali Amanat wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK (sekarang OJK) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditemukan adanya indikasi kelalaian Emiten sebagaimana dimaksud dalam
 
Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Laporan Wali Amanat (“POJK 29/2017”) mengatur bahwa Wali Amanat wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada OJK yang meliputi:[9]
  1. laporan tengah tahunan mengenai kegiatan Wali Amanat; dan
  2. laporan tahunan mengenai kegiatan Wali Amanat.
 
Dalam hal terjadi peristiwa penting yang menyangkut kegiatan perwaliamanatan, Wali Amanat wajib menyampaikan laporan mengenai peristiwa penting kepada OJK. Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen cetak paling sedikit 2 (dua) rangkap disertai dengan salinan dokumen elektronik.[10]
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda, wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang. Salah satu tugasnya adalah mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
 

[2] Pasal 1 angka 5 POJK 29/2017
[3] Pasal 50 ayat (1) UU Pasar Modal
[4] Pasal 50 ayat (2) UU Pasar Modal jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”)
[5] Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU Pasar Modal
[6] Angka 1 huruf b Lampiran Peraturan VI.C 412/2010
[7] Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang yang dibuat dalam bentuk akta notariil (Angka 1 huruf a angka 1) Lampiran Peraturan VI.C 412/2010).
[8] Angka 2 Lampiran Peraturan VI.C 412/2010
[9] Pasal 2 ayat (1) POJK 29/2017
[10] Pasal 2 ayat (2) dan (3) POJK 29/2017


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).