Senin, 11 Juni 2018

Sanksi Bagi Pelajar Penerima Beasiswa yang Gagal Studi

Sanksi Bagi Pelajar Penerima Beasiswa yang Gagal Studi

Pertanyaan

Seorang rekan saya mendapat beasiswa dari pemerintah untuk studi lanjut di luar negeri. Di tengah jalan dia harus berhenti karena prestasinya yang kurang memuaskan. Akibatnya, dia diberi sanksi administratif oleh pemerintah berupa pengembalian biaya studi ditambah dengan denda 100% dari biaya studi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961 dan Keputusan Menteri Pertama No. 224/MP/1961. Teman saya tersebut sekarang sangat stres karena tidak mampu membayar denda tersebut. Dalam situasi tersebut, bisakah kasus ini menjadi kasus pidana?

Intisari Jawaban

Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri telah secara tegas dan limitatif mengatur sanksi terhadap penerima beasiswa/pelajar yang tidak memperoleh hasil yang memuaskan, yaitu terbatas pada sanksi administratif dan sama sekali tidak mengatur adanya penjatuhan sanksi pidana bagi si pelanggar.
Dengan demikian, berdasarkan sifat dari hukum administrasi negara dan asas legalitas hukum pidana, terhadap rekan Anda tidak dapat dikenakan sanksi pidana, melainkan terbatas pada sanksi administratif berupa pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama menjalankan tugas belajar ditambah 100%.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua