Rabu, 23 May 2018

Pemberhentian Direksi BUMD di DKI Jakarta

Pemberhentian Direksi BUMD di DKI Jakarta

Pertanyaan

Ada Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang cara pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMD. Merujuk kemana pemberhentian direksi di DKI Jakarta? Apakah tidak merujuk lagi pada Undang-Undang Perseroan Terbatas?

Intisari Jawaban

Karena Anda menanyakan tata cara pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta maka aturan yang menjadi rujukan adalah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Patungan (Pergub DKI Jakarta 5/2018). Pergub DKI Jakarta 5/2018 menyebutkan bahwa tata cara pemberhentian Direksi pada sebuah BUMD mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang mengatur tata cara pemberhentian Direksi adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54/2017).

Dalam konteks pertanyaan Anda mengenai aturan apa yang menjadi rujukan dalam pemberhentian Direksi BUMD berdasarkan Pergub DKI Jakarta 5/2018, peraturan yang menjadi rujukan adalah PP 54/2017 dan/atau UUPT, bergantung dari apa jenis BUMD tersebut.

BUMD terdiri dari 2 (dua) yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Berdasarkan PP 54/2017, Direksi pada Perusahaan Umum Daerah diberhentikan oleh Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah (KPM). Sedangkan Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS. Mengenai RUPS pada BUMD ini sendiri, PP 54/2017 merujuk pada UUPT.

Ini berarti untuk pemberhentian Direksi pada Perusahaan Umum Daerah, yang menjadi rujukan hanya PP 54/2017. Sedangkan pemberhentian Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah yang menjadi rujukan adalah PP 54/2017 dan UUPT.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua