Rabu, 01 Agustus 2018

Hukumnya Jika Perusahaan Asuransi Memberikan Data Pribadi Konsumen Tanpa Izin

Hukumnya Jika Perusahaan Asuransi Memberikan Data Pribadi Konsumen Tanpa Izin

Pertanyaan

Apabila Perusahaan Asuransi Umum dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai konsumen kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari konsumen, dan pemberian data dan/atau informasi tersebut tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, berapakah besaran/jumlah nominal denda yang akan dikenakan kepada perusahaan asuransi tersebut?

Intisari Jawaban

Kami asumsikan informasi pribadi yang dimaksud berupa data pribadi konsumen yang disimpan dalam sistem elektronik.
Data Pribadi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016) adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
Perlu diketahui bahwa kegiatan menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuka akses Data Pribadi dalam Sistem Elektronik hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah diverifikasi keakuratan dan kesesuaian dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi tersebut.
Artinya tindakan perusahaan asuransi yang memberikan data pribadi konsumennya kepada pihak ketiga tanpa persetujuannya dan perbuatan tersebut tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, maka merupakan tindakan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum.
Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permenkominfo 20/2016 ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengenai besaran denda atau ganti kerugian atas penyebaran data pribadi, sepanjang penelusuran kami tidak ada ketentuan yang mengatur rinci mengenai hal ini serta besar ganti kerugian yang harus dibayarkan. Menurut hemat kami, jika Anda merasa dirugikan dengan tindakan perusahaan Asuransi tersebut, maka Anda dapat menuntut ganti kerugian melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan.
Terkait dengan besar nominal ganti kerugian tergantung dari putusan dari Majelis Hakim terhadap gugatan PMH yang Anda ajukan.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua