Selasa, 04 September 2018
Kewajiban Negara Melindungi Keluarga Personel Intelijen Negara
Pertanyaan :

Kewajiban Negara Melindungi Keluarga Personel Intelijen Negara

Apakah jika seseorang tergabung sebagai personel Intelijen di Negara Indonesia, keluarga saya akan dilindungi oleh negara? Terima kasih.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Negara mempunyai peran penting dalam melindungi pribadi Personel Intelijen Negara maupun keluarganya, dan ini merupakan kewajiban dari negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
 
Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah:
  1. istri, suami, dan anak, bagi yang sudah menikah; dan
  2. orang tua kandung bagi yang belum menikah.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Untuk menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami bahwa yang dimaksud Personel Intelijen Negara berdasarkan  Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (“UU Intelijen”) adalah:
 
Warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabdikan diri dalam dinas Intelijen Negara.
 
Melihat definisi tersebut, sekiranya perlu dijelaskan juga definisi dari Intelijen dan Intelijen Negara yang akan dijabarkan di bawah ini:
 
Pasal 1 angka 1 UU Intelijen
Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
 
Pasal 1 angka 2 UU Intelijen
Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara.
 
Hakikat Intelijen Negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional.[1] Peran Intelijen Negara yaitu dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.[2]
 
Kemudian, Intelijen Negara memiliki tujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.[3]
 
Adapun Fungsi dari Intelijen Negara adalah, sebagai berikut:
 
Untuk menjadi Personel Intelijen Negara yang menjalankan fungsi Intelijen Negara, haruslah merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas Intelijen.[7] Tentu tidaklah mudah untuk mengemban tugas yang berat sebagai Personel Intelijen Negara, karena Intelijen Negara disebut sebagai lini pertama dalam sistem keamanan nasional.
 
Hak Personel Intelijen Negara yaitu:[8]
  1. Mendapatkan pelindungan dalam melaksanakan tugas, upaya, pekerjaan, kegiatan, dan fungsi Intelijen Negara;
  2. Mendapatkan pelindungan bagi keluarganya pada saat Personel Intelijen Negara melaksanakan tugas, upaya, pekerjaan, kegiatan, dan fungsi Intelijen Negara; dan
  3. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penugasan Intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.
 
Negara mempunyai peran penting dalam melindungi pribadi Personel Intelijen Negara maupun keluarganya, dan ini merupakan kewajiban dari negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU Intelijen.
 
Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah:[9]
  1. istri, suami, dan anak, bagi yang sudah menikah; dan
  2. orang tua kandung bagi yang belum menikah.
 
Pada Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU Intelijen disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelindungan meliputi pelindungan keamanan dan kesejahteraan:
  1. Pelindungan Keamanan diberikan apabila Personel Intelijen Negara:
    1. terbuka identitas operasi,
    2. tertangkap, dan/atau
    3. memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
Namun kesaksian tersebut dilaksanakan dalam keadaan memaksa apabila bukti lain tidak terpenuhi. Kesaksian tersebut diberikan secara tertulis dibawah sumpah dan dibacakan oleh penyidik.
  1. Pelindungan Kesejahteraan diberikan apabila Personel Intelijen Negara:
    1. gugur, tewas, atau meninggal dunia;
    2. hilang, dan/atau
    3. cacat permanen sesuai dengan ketentuan.
 
Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, negara akan memberikan pelindungan baik itu terkait dengan diri pribadi dan/atau keluarga dari Personel Intelijen Negara.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

[1] Pasal 3 UU Intelijen
[2] Pasal 4 UU Intelijen
[3] Pasal 5 UU Intelijen
[4] Pasal 6 ayat (2) UU Intelijen
[5] Pasal 6 ayat (3) UU Intelijen
[6] Pasal 6 ayat (4) UU Intelijen
[7] Pasal 16 UU Intelijen
[8] Pasal 17 UU Intelijen
[9] Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU Intelijen



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua