KLINIK

Kamis, 04 October 2018

Upaya Hukum Bagi Freelancer yang Telat Mendapatkan Upah

Riska Rina Rohiana Kaloko, S.H.
Buruh & Tenaga Kerja
Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron
Upaya Hukum Bagi Freelancer yang Telat Mendapatkan Upah

Pertanyaan

Saya bekerja sebagai freelancer yang bekerja secara remote (tidak on site). Saat mulai bekerja, tidak ada perjanjian/kontrak kerja. Tapi saya dijanjikan akan digaji setiap bulan dengan nominal yang telah disetujui dan pembayaran via transfer rekening dan gaji akan diberikan setiap tanggal 29 setiap bulan. Satu bulan pertama berjalan lancar meskipun gaji baru ditransfer tanggal 4 bulan berikutnya yang berarti terlambat 6 hari. Pada bulan kedua, terjadi lagi keterlambatan pembayaran gaji (yang seharusnya tanggal 29). Sudah saya komunikasikan dan pihak yang mempekerjakan saya berjanji akan melunasi pada minggu pertama bulan itu, namun sampai sekarang terhitung sudah 16 hari terlambat Saya sudah mencoba menghubungi pihak yang mempekerjakan saya namun tidak ada respon yang serius bahkan kadang tidak direspon. Apa yang bisa saya lakukan?

Intisari Jawaban

Menurut ketentuanPasal 18 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Terkait masalah pembayaran upah Saudara yang seharusnya sudah Saudara terima setiap tanggal 29 per bulan yang mana telah disepakati bersama, maka adalah hak Saudara untuk memperoleh upah tersebut sesuai tanggal kesepakatan. Sehingga keterlambatan yang dilakukan oleh pemberi kerja adalah merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dari apa yang telah diperjanjikan.
Lantas apa akibat yang harus ditanggung oleh pemberi kerja? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

MESIN PENCARIAN

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua