Intisari :
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) memang tidak diatur apakah pengusaha/pemberi kerja dapat memotong hak cuti karyawan yang mangkir. Namun menurut hemat kami, pemotongan yang dapat dilakukan pengusaha/pemberi kerja kepada karyawan tersebut adalah pemotongan upah. Pemotongan upah dibenarkan menurut Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan karena karyawan tidak melakukan pekerjaan berdasarkan prinsip no work no pay. Namun kami juga menyarankan Anda untuk melihat kembali ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. |
Ulasan :
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Waktu istirahat dan cuti tersebut, meliputi:
[1]istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
Kami asumsikan cuti yang Anda maksud adalah cuti tahunan, dan karyawan telah bekerja selama 1 tahun secara terus menerus atau lebih, sehingga telah mendapatkan hak untuk mengambil cuti. Selanjutnya mengenai pemotongan cuti tidak diatur di dalam UU Ketenagakerjaan.
Jika pengusaha/pemberi kerja melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan sebagaimana dijabarkan diatas, maka pengusaha dapat dikenakan tindak pidana pelanggaran.
[2]
Dalam hal ini, pengusaha yang tidak memberikan cuti pekerja/buruh, berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 100 juta.
Pekerja Mangkir Bisa Dikualifikasikan Mengundurkan Diri
Menurut Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, terhadap pekerja yang mangkir tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri, namun ini berlaku hanya untuk pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut. Dengan catatan, pada saat pekerja yang mangkir setelah 5 hari, kembali masuk bekerja tidak menyerahkan keterangan tertulis dengan bukti yang sah kepada pengusaha.
[3]
Hak-Hak Pekerja yang Mengundurkan Diri
Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, jika pegawai terbukti mangkir dari pekerjaanya (lebih dari 5 hari), maka berdasarkan Pasal 168 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Uang penggantian hak tersebut berupa:
[4]cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana Pekerja/buruh diterima bekerja;
penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Langkah Pengusaha Jika Karyawan Mangkir
Dalam UU Ketenagakerjaan memang tidak diatur bahwa apakah pengusaha/pemberi kerja dapat memotong hak cuti karyawan yang mangkir. Namun menurut hemat kami, pemotongan yang dapat dilakukan pengusaha/pemberi kerja kepada karyawan tersebut adalah pemotongan upah. Pemotongan upah dibenarkan menurut Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, karena karyawan tidak melakukan pekerjaan. Ini berkaitan dengan prinsip
no work no pay. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak
Bolehkah Pengusaha Memotong Gaji Karyawan Tanpa Ada Sosialisasi?.
Namun kami juga menyarankan Anda untuk melihat kembali ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 79 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[2] Pasal 187 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 168 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan
