Intisari :
Lalu bagaimana dengan waktu istirahatnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. |
Ulasan :
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Mengenai Waktu Kerja
Perlu diketahui bahwa waktu kerja pada setiap perusahaan berbeda-beda tergantung pada jenis pekerjaan atau sektor usaha perusahaan tersebut. Secara umum ketentuan mengenai waktu kerja diatur dalam
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) sebagai berikut:
Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5( (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
Pasal 78 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan
Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:
ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
Pasal 2 ayat (1) Kepmenakertrans 234/2003
Perusahaan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk perusahaan jasa penunjang yang melakukan kegiatan di daerah operasi tertentu dapat memilih dan menetapkan salah satu dan atau beberapa waktu kerja sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan sebagai berikut:
7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk waktu kerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu;
8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk waktu kerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu;
9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 45 (empat puluh lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja untuk satu periode kerja;
10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 50 (lima puluh) jam dalam 5 (lima) hari kerja untuk satu periode kerja;
11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 55 (lima puluh lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja untuk satu periode kerja;
9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 63 (enam puluh tiga) jam dalam 7 (tujuh) hari kerja untuk satu periode kerja;
10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 70 (tujuh puluh) jam dalam 7 (tujuh) hari kerja untuk satu periode kerja;
11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 77 (tujuh puluh tujuh) jam dalam 7 (tujuh) hari kerja untuk satu periode kerja;
9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 90 (sembilan puluh) jam dalam 10 (sepuluh) hari kerja untuk satu periode kerja;
10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 100 (seratus) jam dalam 10 (sepuluh) hari kerja untuk satu periode kerja;
11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 110 (seratus sepuluh) jam dalam 10 (sepuluh) hari kerja untuk satu periode kerja;
9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 126 (seratus dua puluh enam) jam dalam 14 (empat belas) hari kerja untuk satu periode kerja;
10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 140 (seratus empat puluh) jam dalam 14 (empat belas) hari kerja untuk satu periode kerja;
11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 154 (seratus lima puluh empat) jam dalam 14 (empat belas) hari kerja untuk satu periode kerja.
Perlu diketahui bahwa waktu kerja di atas, tidak termasuk waktu istirahat sekurang-kurangnya selama 1 (satu) jam.
[1]
Bahwa ketentuan tersebut di atas memberikan opsi bagi para pengusaha yang bergerak pada sektor pertambangan untuk menentukan lama waktu jam kerja pekerja/buruh dalam 1 (satu) hari. Jika dikaitkan dengan jam kerja Anda yang bekerja mulai jam 07.00 – 17.00 dengan asumsi terdapat waktu istirahat selama 1 (satu) jam atau dengan kata lain bekerja selama 9 (sembilan) jam per hari, maka waktu kerja Anda tersebut tidaklah melanggar ketentuan dalam Kepmenakertrans 234/2003 di atas. Sebab Pasal 2 ayat (1) huruf c, f, i, dan l Kepmenakertrans 234/2003 secara tegas memperbolehkan adanya jam kerja 9 (sembilan) jam dalam 1 (satu hari). Sehingga dengan demikian waktu jam kerja Anda sah menurut hukum.
Mengenai Waktu Istirahat
Selanjutnya, untuk waktu istirahat diatur didalam Pasal 5 ayat (2) Kepmenakertrans 234/2003 sebagai berikut:
Perusahaan yang menggunakan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf n, harus menggunakan perbandingan waktu kerja dengan waktu istirahat 2 (dua) banding 1 (satu) untuk 1 (satu) periode kerja dengan ketentuan maksimum 14 (empat belas) hari terus menerus dan istirahat minimum 5 (lima) hari dengan upah tetap dibayar.
Jika melihat ketentuan Pasal 5 ayat (2) Kepmenakertrans 234/2003 di atas, dapat diketahui bahwa setiap pengusaha harus menggunakan perbandingan waktu kerja dengan waktu istirahat dengan rasio 2:1 untuk 1 (satu) periode kerja dengan ketentuan maksimum 14 (empat belas) hari kerja terus menerus dan istirahat minimum 5 (lima) hari, sebagai contoh:
Jika terdapat pekerja yang bekerja 900 (sembilan ratus) jam dalam kurun waktu 1 (satu) periode kerja maka waktu istirahatnya 450 (empat ratus lima puluh) jam, dan dalam hal pekerja/buruh telah bekerja 14 (empat belas) hari terus menerus maka mendapatkan waktu istirahat minimum 5 (lima) hari dengan upah yang harus dibayar oleh pihak perusahaan.
Anda menyatakan perbandingan waktu kerja Anda adalah 3 (tiga) bulan kerja dan 2 minggu cuti. Sayang sekali Anda tidak menjelaskan dengan detail apakah 3 (tiga) bulan tersebut dilakukan secara terus menerus atau tidak, sehingga kami akan mengasumsikan bahwa waktu kerja Anda selama 3 (tiga) bulan terus menerus.
Jika dikaitkan dengan aturan yang berlaku, maka waktu kerja Anda tersebut telah melanggar ketentuan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Kepmenakertrans 234/2003, sebab pengusaha tidak diperbolehkan memperkerjakan pekerja/buruh selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus tanpa diselangi waktu istirahat. Seharusnya Anda berhak atas istirahat minimum 5 (lima) hari setelah Anda bekerja selama 14 (empat belas) hari secara terus menerus, bukan setelah 3 (tiga) bulan kerja secara terus- menerus.
Bahwa atas adanya pelanggaran dalam pemberian waktu istirahat tersebut, maka Anda dapat melakukan perundingan dengan pihak perusahaan (bipartit), apabila perundingan bipartit tidak terjadi kesepakatan maka langkah selanjutnya adalah mediasi dengan perusahaan dan mediator (tripartit), jika tetap tidak terjadi kesepakatan maka Anda dapat menempuh tahap akhir yaitu mengajukan gugatan perselisihan hak pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sesuai dengan domisili perusahaan tempat Anda bekerja.
[2]
Demikian penjelasan kami, kiranya dapat membantu pertanyaan yang Anda ajukan.
Dasar hukum:
[1] Pasal 2 ayat (2) Kepmenakertrans 234/2003
