Jumat, 30 November 2018

Apakah Senat Perguruan Tinggi Negeri Termasuk Pejabat TUN?

Apakah Senat Perguruan Tinggi Negeri Termasuk Pejabat TUN?

Pertanyaan

Apakah Senat (Badan/Kolektif Kolegial) di Perguruan Tinggi Negeri termasuk Pejabat Tata Usaha Negara yang mana keputusan yang dibuatnya dapat digugat ke PTUN ? Terima kasih.

Intisari Jawaban

Senat dapat saja dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) mengingat fungsi dan kewenangannya masih terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dalam Perguruan Tinggi (eksekutif), meskipun tidak dapat dipersamakan dengan kedudukan rektor yang memiliki kewenangan atributif.
Hanya saja, dalam peraturan perundang-undangan, produk hukum yang dapat dikeluarkan senat bukan termasuk objek TUN karena lebih bersifat abstrak-umum (Beleidsregel) daripada individual-konkret (Beschikking) dan lainnya masih bersifat rekomendasi yang belum memiliki akibat hukum sebelum diputuskan pejabat lain yang berwenang.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : LBH Jakarta
MITRA : LBH Jakarta
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua