Selasa, 04 Desember 2018

Batasan Penggunaan Emoji dalam Medsos yang Bisa Dipidana

Batasan Penggunaan Emoji dalam Medsos yang Bisa Dipidana

Pertanyaan

Apakah jika seseorang menggunakan emoji dalam percakapan di media sosial atau sekedar membuat “status” yang menunjukkan rasa kebencian (hate speech) atau permusuhan kepada golongan tertentu dapat dipidana? karena ada pihak yang tersinggung terhadap emoji tersebut.

Intisari Jawaban

Menurut Edmon Makarim, jika ada kasus yang salah mengartikan emoji sebagai hate speech yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), itu artinya fokus pada hate speech tersebut bukan pada emoji-nya. Emoji tidak bisa berdiri sendiri tanpa tekstual kalimatnya. Dengan kata lain, jika hanya penggunaan emoji saja tanpa ada kata-kata yang menjadi ukuran, tentu akan sulit melihat adanya hate speech. Emoji adalah ikon dalam percakapan, jadi tidak bisa berdiri sendiri.
Selain itu, menurut Teguh Arifiyadi, emoji itu adalah ekspresi, sangat kecil kemungkinan untuk adanya unsur SARA atau hate speech. Namun menurutnya, penggunaan emoji tanpa rangkaian kata-kata (emoji berdiri sendiri) dimungkinkan untuk dikenakan penghinaan ringan yang diatur di Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun penghinaan tersebut dilakukan melalui media elektronik (Contoh: menggunakan emoji jari tengah).
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.



Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua