Rabu, 10 October 2018
Pertanyaan :
Wajibkah Mengembalikan Cincin Tunangan Jika Batal Menikah?
Apakah wajib mengembalikan cincin tunangan kalau batal menikah?
Jawaban :
Intisari :
 
 
Janji kawin telah diikuti oleh suatu pengumuman (bertunangan) dibatalkan, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak.
 
Atas dasar tersebut pihak yang merasa dirugikan berhak untuk meminta kembali cincin pertunangan jika pertunangan dibatalkan secara sepihak.
 
Penjelasan lebih lanjut dan contoh kasusnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Untuk mempermudah menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa salah satu pihak dari pasangan yang sudah bertunangan tersebut membatalkan pernikahan.
 
Pertunangan
Pertunangan termasuk bentuk memberikan pengumuman bahwa pasangan akan menikah. Hal ini sesuai dengan pengertian bertunangan sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring – 1 yang kami akses dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu:
 
  1. bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak) akan menjadi suami istri: mereka belum menikah, baru ~;
  2. mempunyai tunangan.
 
Perlu Anda ketahui, istilah pertunangan tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Hukumnya Jika Menghamili Tunangan Orang Lain, pertunangan adalah perbuatan bertunangan, yakni bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak) akan menjadi suami istri (mereka belum menikah). Ini artinya, pertunangan tidak memiliki konsekuensi yuridis bagi kedua pasangan tersebut karena pasangan tersebut belum menikah. Artinya, pertunangan yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum apa-apa.
 
Dalam hukum Islam, perbuatan sepakat menjadikan seorang wanita sebagai istri ini disebut khitbah. Dalam laman Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring - 2, khitbah adalah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri.
 
Wajibkah Mengembalikan Cincin Tunangan Jika Batal Menikah?
Berkaitan dengan pertanyaan Anda mengenai wajibkah mengembalikan cincin tunangan jika batal menikah? Sebelum menjawab pertanyaan Anda berikut kami jelaskan akibat jika pertunangan atau janji kawin tersebut batal. Merujuk pada Pasal 58 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut. Janji kawin juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga.
Namun, menurut Pasal 58 ayat (2) KUHPerdata, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan.
 
Berikut adalah bunyi keseluruhan dari Pasal 58 KUHPerdata:
 
Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.
 
Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman,, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu.
 
Jadi jika janji kawin telah diikuti oleh suatu pengumuman (bertunangan) yang kemudian ternyata tidak terlaksana atau pernikahan tidak berlangsung, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak. Atas dasar tersebut pihak yang merasa dirugikan berhak untuk meminta kembali cincin pertunangan jika pertunangan dibatal secara sepihak.
 
Contoh Kasus
Sebagai contoh dapat kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 68 K/Pdt/2009, bahwa pemohon kasasi dahulu merupakan tergugat di Pengadilan Negeri Bau-Bau karena tidak jadi menikah dengan tunganannya tetapi menikah dengan wanita lain. Atas hal tersebut ia digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum oleh majelis hakim membayar ganti tugi atas kerugian materil dan immaterial yang ditimbulkan oleh wanita yang telah melakukan pertunangan (tukar cincin) dengannya. Akan tetapi gugatan tersebut ditolak.
 
Kemudian penggugat (tunangan wanita) mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan permohonan banding diterima sehingga membatalkan putusan pada tingkat pertama dan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukum tergugat membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh tunangannya (penggugat) termasuk biaya tukar cincin.
 
Pada tingkat kasasi, majelis hakim menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (tunangan pria) dan memperbaiki amar putusan pada tingkat banding yaitu menyatakan bahwa tergugat melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan juga tetap menghukum untuk membayar ganti kerugian dengan jumlah yang sama dengan putusan pada tingkat banding.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 
Putusan:
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 68 K/Pdt/2009.
 
Referensi:
  1. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring – 1, diakses pada Senin 8, Oktober 2018, pukul 4.36 WIB;
  2. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring - 2, diakses pada Senin 8, Oktober 2018, pukul 4.45 WIB.


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).