Jumat, 12 Oktober 2018
Cara Memperoleh Akta Cerai yang Hilang
Pertanyaan :

Cara Memperoleh Akta Cerai yang Hilang

Orang tua saya telah bercerai sejak saya kecil tahun 84-85 (tidak ada yang ingat persisnya kapan). Kemudian sekarang pada saat mau menjual aset rumah, diperlukan akta cerai tersebut. Ternyata akta cerai tersebut setelah dicari tidak ada sudah hilang. Ketika saya mau meminta salinan akta tersebut ke dinas catatan sipil, diminta nomor akta (yang mana tidak ada yang tahu nomor tersebut). Pertanyaan saya, apakah ada kemungkinan salinan akta tersebut bisa didapatkan tanpa mengetahui nomor dan waktu perceraian tersebut? Apakah ada jalan keluar dari permasalahan saya ini?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Butuh Jawaban Langsung ?
Segera dapatkan langkah terbaik, langsung dari ahlinya.
Konsultasi Justika.com
Jawaban :
Intisari:
 
 
Akta cerai orang tua Anda yang hilang tersebut dapat diperoleh tanpa mengetahui nomor akta cerai yang lama (sudah hilang) dengan cara mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta cerai kedua dan seterusnya pada dinas catatan sipil setempat dengan melengkapi persyaratan ditentukan. Jika Anda tidak mempunyai copy dari akta cerai tersebut Anda dapat melampirkan surat laporan kehilangan dari kepolisian sebagai salah satu persyaratan.
 
Bagaimana mekanismenya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Perolehan Akta Perceraian Bagi Pemeluk Agama Islam
Kutipan Akta Perceraian yang Anda maksud merupakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.[1] Tata cara perceraian secara umum antara lain diatur dalam Pasal 14 s.d. Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”).
 
Bagi pemeluk agama Islam, perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.[2]
 
Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.[3]
 
Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (“UPTD”) Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian. Pencatatan perceraian dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.[4]
 
Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.[5]
 
Jadi, setelah panitera Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama itu mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Pegawai Pencatat Nikah tersebut kemudian mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Cerai. Lalu, Kutipan Akta Perceraian itu diberikan langsung kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai[6] atau melalui panitera.[7]
 
Perolehan Akta Perceraian Bagi Pemeluk Agama Selain Islam
Sedangkan, bagi pemeluk agama selain Islam, perceraian beserta segala akibat-akibatnya baru dianggap terjadi terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat.[8] Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.[9]
 
Setelah putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap telah dikeluarkan, perceraian tersebut masih harus dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana[10], demikian menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”). Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.[11]
 
Jadi Akta Cerai yang Anda maksud disebut juga Kutipan Akta Perceraian. Akta cerai dalam perceraian pemeluk agama Islam diberikan oleh panitera Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama kepada para pihak atau diberikan langsung kepada para pihak (masing-masing suami dan istri yang bercerai). Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Kutipan Akta Perceraian dalam perceraian selain pemeluk agama Islam ini diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat.
 
Ulasan selengkapnya mengenai prosedur memperoleh akta cerai dapat Anda simak dalam artikel Adakah Biaya Pengurusan Akta Cerai?.
 
Cara Memperoleh Salinan Akta Cerai yang Hilang
Berkaitan dengan pertanyaan Anda mengenai cara memperoleh salinan akta cerai Anda yang hilang tanpa mengetahui nomor akta cerai. Perlu diketahui bahwa UU Adminduk maupun peraturan perundang-undangan lain tidak menjelaskan mengenai penerbitan kembali Kutipan Akta Cerai yang hilang atau rusak atau cara memperoleh salinan akta cerai yang hilang.
 
Namun demikian, Anda dapat meminta dinas catatan sipil daerah setempat untuk menerbitkan kutipan akta cerai yang baru tanpa perlu mengetahui nomor akta cerai yang hilang tersebut. Sebagaimana informasi yang kami dapatkan dari Dispendukcapil Surakarta, diatur persyaratan dan mekanisme pelayanan penerbitan kutipan kedua dan seterusnya, yakni:
 
Setiap Kutipan Akta Pencatatan Sipil (dalam hal ini akta cerai) yang hilang atau rusak atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan / keluarga dapat diterbitkan kembali kutipan kedua dan seterusnya.
 
Persyaratan:
  1. Foto copy Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
  2. Foto copy Kartu Keluarga (“KK”) dan KTP Pemohon.
  3. Surat laporan kehilangan dari kepolisian atau kutipan akta yang rusak.
  4. Surat kuasa bermeterai cukup apabila menguasakan.
  5. Surat Nikah / Surat Cerai / Surat Kematian.
  6. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (“SBKRI”) / ganti nama.
  7. Foto copy KK dan KTP orang tua.
  8. Keputusan pengadilan apabila ada perubahan akta.
 
Mekanisme:
Pemohon berkewajiban:
  • Mengisi formulir permohonan kutipan / perubahan.
  • Melampirkan persyaratan.
 
Dinas berkewajiban:
  • Menerima dan meneliti berkas.
  • Mencari dokumen register dan berkas.
  • Meneliti kebenaran dokumen.
  • Menerbitkan Kutipan Kedua dan seterusnyayang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
  • Jangka waktu penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan oleh pemohon.
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda, akta cerai orang tua Anda yang hilang tersebut dapat diperoleh tanpa mengetahui nomor akta cerai yang lama (sudah hilang) dengan cara mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta cerai kedua dan seterusnya pada dinas catatan sipil setempat dengan melengkapi persyaratan ditentukan. Jika Anda tidak mempunyai copy dari akta cerai tersebut Anda dapat melampirkan surat laporan kehilangan dari kepolisian sebagai salah satu persyaratan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
Referensi:
Dispendukcapil Surakarta, diakses pada Rabu, 10 Januari 2018, pukul 11.42 WIB.
 
 

[2] Pasal 34 ayat (2) PP 9/1975
[4] Pasal 75 ayat (1) dan (2) Perpres 25/2008
[5] Pasal 75 ayat (3) huruf b Perpres 25/2008
[6] Pasal 75 ayat (3) huruf c Perpres 25/2008
[8] Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian (Pasal 1 huruf d PP 9/1975)
[9] Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 ayat (1) PP 9/1975
[10] Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan (Pasal 1 angka 7 UU 24/2013)
[11] Pasal 40 ayat (2) UU Adminduk


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.


Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).