Selasa, 08 Januari 2019
Pelecehan Seksual oleh Driver, Apakah Penyedia Aplikasi Bertanggung Jawab?
Pertanyaan :

Pelecehan Seksual oleh Driver, Apakah Penyedia Aplikasi Bertanggung Jawab?

Siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan driver yang melakukan pelecehan seksual terhadap penumpang (khususnya wanita)? Apakah sanksi hanya dikenakan terhadap driver atau penyedia aplikasi juga dapat bertanggung jawab? Karena setahu saya bahwa penyedia aplikasi lepas tangan bahwa itu adalah tanggung jawab driver semata dan itu tercantum di Perjanjian Kemitraan.  
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Bagi driver, atas tindakannya dapat dikenakan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ia bertanggungjawab pribadi atas kejahatan yang dilakukannya.
 
Selanjutnya, apakah hanya driver yang dijerat? Bagaimana dengan perusahaan aplikasi?
 
Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus disebutkan bahwa kewajiban perusahaan aplikasi di antaranya adalah mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi serta memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Apa langkah yang dapat dilakukan konsumen? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Pelecehan Seksual
Definisi pelecehan seksual adalah terjemahan bebas dari sexual harassment, definisi sexual harassment kami ambil dari Secretary-General’s bulletin ST/SGB/2008/5 melalui laman United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (“UN Women”):
 
Sexual harassment is any unwelcome sexual advance, request for sexual favour, verbal or physical conduct or gesture of a sexual nature, or any other behaviour of a sexual nature that might reasonably be expected or be perceived to cause offence or humiliation to another, when such conduct interferes with work, is made a condition of employment or creates an intimidating, hostile or offensive work environment
 
Di Indonesia, istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), tapi yang dikenal adalah tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sebagaimana diatur sanksinya di Pasal 289 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
 
Pasal 289 KUHP
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 
Sebagaimana kami rangkum tentang penjelasan Pasal 289 KUHP menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 212), yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.
 
Terhadap sanksi pidana ini tentunya hanya dapat dikenakan terhadap driver sebagai pelaku kejahatan tersebut.
 
Hubungan Driver dengan Penyedia Aplikasi Angkutan Online
Perlu dipahami terlebih dahulu apa hubungan antara driver dengan perusahaan penyedia aplikasi angkutan online. Seringkali disebutkan antara keduanya hanya memiliki hubungan kemitraan (partnership agreement). Umar Kasim dalam artikelnya Menghindari Penyelundupan Hukum dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan menjelaskan bahwa perjanjian kemitraan adalah bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (partnership agreement). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Sedangkan, ketentuan khusus, bisa merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata s.d. Pasal 1641 KUH Perdata.
 
Lalu apakah antara driver dan perusahaan penyedia aplikasi memenuhi unsur hubungan kerja?
 
Jika hubungan antara pengusaha penyedia aplikasi dan driver adalah hubungan kemitraan, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lain di bidang ketenagakerjaan tidak berlaku. Ini karena peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan mengatur mengenai hal-hal sehubungan dengan pekerja dan pengusaha.
 
Selain itu, jika ini adalah perjanjian kemitraan, maka yang terjadi adalah bukan hubungan kerja atasan bawahan yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, melainkan kesetaraan antara para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Ini karena dalam hubungan kemitraan tidak ada unsur upah dan perintah.
 
Selengkapnya baca artikel Hubungan Antara Penyedia Aplikasi, Driver, dan Penumpang.
 
Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Aplikasi Angkutan Online Atas Tindakan Pelecehan Seksual yang Dilakukan Driver
Pada perkembangannya, telah diundangkan pada tanggal 19 Desember 2018 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Permenhub 118/2018) yang mengakomodir angkutan sewa khusus. Dalam Pasal 1 angka 7 Permenhub 118/2018, angkutan sewa khusus didefinisikan sebagai berikut:
 
Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
 
Dalam Pasal 1 angka 14 Permenhub 118/2018 terdapat definisi perusahaan aplikasi, sebagai berikut:
 
Perusahaan Aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat.
 
Perlu diperhatikan juga mengenai kriteria pelayanan dalam Pasal 3 ayat (1) Permenhub 118/2018 berbunyi:
 
Pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:
  1. wilayah operasi berada di dalam Kawasan Perkotaan, dan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya;
  2. tidak berjadwal;
  3. pelayanan dari pintu ke pintu;
  4. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
  5. besaran tarif Angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
  6. memenuhi Standar Pelayanan Minimal; dan
  7. pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
 
Pelayanan angkutan sewa khusus menggunakan kendaraan bermotor umum dengan batasan kapasitas silinder paling sedikit 1.000 (seribu) sentimeter kubik.[1]
 
Kendaraan bermotor yang digunakan meliputi:[2]
  1. Mobil penumpang sedan; dan/atau
  2. Mobil penumpang bukan sedan;
 
Kami asumsikan juga bahwa kendaraan yang digunakan oleh driver adalah kendaraan roda 4, sehingga dapat tercakup pengaturannya oleh Permenhub 118/2018 ini.
 
Disebutkan bahwa kewajiban perusahaan aplikasi di antaranya adalah mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi serta memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[3]
 
Selain itu, dalam Pasal 32 ayat (2) Permenhub 118/2018 dijelaskan mengenai perlindungan terhadap penumpang paling sedikit meliputi:
  1. keselamatan dan keamanan;
  2. kenyamanan;
  3. layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang;
  4. kepastian mendapatkan layanan angkutan; dan
  5. kepastian tarif Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan per kilometer.
 
Jadi dari penjelasan beberapa pasal di atas, dapat dipahami bahwa perusahaan aplikasi juga memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang.
 
Langkah Hukum Bagi Penumpang
Jika penumpang merasa dirugikan oleh perusahaan aplikasi, tentunya ia bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap perusahaan aplikasi tersebut atas dasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang berbunyi:
 
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
 
Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, (hal. 117), dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
  1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
  2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
  3. Bertentangan dengan kesusilaan
  4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
 
Selengkapnya baca artikel: Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana.
 
Perusahaan aplikasi harusnya melakukan screening terhadap driver-nya, selain dari segi kemampuan berkendara juga secara kepribadian atau psikologisnya. Perlu dilihat kembali aturan-aturan atau perjanjian mitra diantara driver dan perusahaan penyedia aplikasi tersebut. Pun juga telah diatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sewa Khusus yang dapat dilihat dalam Lampiran Permenhub 118/2018.
 
Untuk melakukan gugatan PMH sebagaimana di atas, tentunya penumpang memiliki hak untuk menggugat kepada driver maupun perusahaan penyedia aplikasi, meskipun nantinya yang mengabulkan gugatannya adalah hakim.
 
Pelepasan Tanggung Jawab Penyedia Aplikasi
Apabila penyedia aplikasi berdalih dengan mencantumkannya di Perjanjian Kemitraan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh driver, hal itu menurut hemat kami bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU PK”), yang mana perusahaan aplikasi sebagai pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dalam menawarkan jasa.
 
Menurut Ahmad Fikri Assegaf dalam bukunya Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku (hal. 9), sebagaimana kami rangkum, konsekuensi dari pencantuman klausula baku yang dilarang tersebut, baik dari sisi substansi maupun bentuknya menurut Pasal 18 ayat (3) UU PK menyebabkan dokumen atau perjanjian terkait dinyatakan batal demi hukum.
 
Menurut beliau, dasar pembatalan klausula baku dapat didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1254, dapat dilakukan berdasarkan dua konsep pokok, yaitu unconscionability, jika klausula terkait bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau itikad baik/kewajaran dan kepatutan, dan undue influence, jika terdapat kedudukan atau pengaruh tidak seimbang yang mengakibatkan cacatnya kehendak salah satu pihak dalam menyepakati berlakunya tersebut.
 
Penyedia aplikasi sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang dirasakan oleh penumpang. Sebagaimana diatur di Pasal 19 UU PK yang berbunyi:
 
Pasal 19 PK
  1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
  2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Maka di sini berdasarkan Pasal 4 huruf e UU PK ada upaya lain yang dapat dilakukan oleh penumpang, yaitu penumpang sebagai konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Gugatan itu ditujukan untuk penyedia aplikasi ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang nantinya diputus paling lambat 21 hari kerja setelah gugatan diterima.[4]
 
Terkait kerugian penumpang yang diderita akibat perusahaan aplikasi dan driver-nya, sebagai informasi tambahan, Pasal 46 ayat (1) UU PK menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan juga oleh:
  1. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
  2. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
  3. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen;
  4. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila jasa yang dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
  1. R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor;
  2. Rosa Agustina. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia;
  3. Ahmad Fikri Assegaf. 2014. Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK): Jakarta;
  4. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, diakses pada 12 Oktober 2018, pukul 14.00 WIB.

[1] Pasal 4 Permenhub 118/2018
[2] Pasal 5 huruf a Permenhub 118/2018
[3] Pasal 28 ayat (1) huruf b dan c Permenhub 118/2018
[4] Pasal 55 UU PK



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua