Senin, 22 October 2018

Bolehkah Dipecat karena Perbedaan Aliran Politik dengan Atasan?

Bolehkah Dipecat karena Perbedaan Aliran Politik dengan Atasan?

Pertanyaan

Saya bekerja di perusahaan jasa yaitu ekspedisi, saya sudah 7 tahun bekerja di perusahaan tersebut. Tetapi karena ada masalah dengan atasan terkait perbedaan aliran politik, yang sebenarnya dapat dibicarakan tetapi atasan saya tidak ada nyali untuk membicarakannya ke saya sehingga dengan sepihak atasan saya mengadukan ke komisaris dan saya di PHK dengan alasan yang tidak sesuai dengan fakta yaitu saya bekerja dengan tidak baik di perusahaan tersebut. Yang saya ingin tanyakan, dalam kasus ini saya menuntut atas pesangon saya selama masa kerja saya. Apakah saya berhak atas pesangon tersebut yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu jika perusahaan tersebut tidak mau membayar pesangon saya, langkah apa yang harus saya ambil. Mohon pencerahannya agar saya tidak difitnah ketika dipecat dengan aduan yang tidak sesuai dengan faktanya. Terima kasih

Intisari Jawaban

Sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.
Berdasarkan Pasal 153 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, PHK yang dilakukan dengan alasan tersebut di atas, batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua