Senin, 24 Desember 2018

Hukumnya Jika Perusahaan Melarang Karyawannya Melamar di Tempat Lain

Hukumnya Jika Perusahaan Melarang Karyawannya Melamar di Tempat Lain

Pertanyaan

Dengan dibukanya penerimaan / pendaftaran CPNS online tahun 2018. Otomatis semua orang berkesempatan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi tersebut, salah satunya saudara saya yang kebetulan bekerja di salah satu RS swasta di Jatim. Kronologinya sebagai berikut: Saudara saya ketahuan oleh pihak RS swasta tempatnya bekerja, mendaftar secara online untuk mengikuti seleksi CPNS di kota saya (baru mendaftar & belum tentu lulus). Saudara saya dikenakan sanksi oleh pihak RS tersebut, agar mengundurkan diri atau diberhentikan jika nekat mengikuti tes CPNS tersebut dengan alasan saudara melanggar tata tertib karyawan di RS tersebut yang berbunyi "apabila ketahuan mendaftar di tempat lain, harus mengundurkan diri". Sedangkan saudara saya sendiri tidak mengetahui ada peraturan tersebut, karena pada kontrak/perjanjian kerja tidak ada pasal/klausul yang berbunyi seperti itu. Sedangkan dari pihak manajemen bersikukuh bahwa ada aturan karyawan itu, tapi memang belum disosialisasikan. Sekarang pihak RS tersebut memberikan dua pilihan, yang pertama saudara saya harus mengundurkan diri atau dipecat jika melanjutkan ikut tes CPNS, opsi kedua tetap bertahan bekerja di RS tersebut dengan catatan pemotongan masa kerja dan bonus (otomatis pemotongan penghasilan). Yang ingin saya tanyakan apakah aturan/larangan melamar/mendaftar pekerjaan di tempat lain atau CPNS tersebut boleh diberlakukan pada suatu RS/perusahaan? Apakah itu melanggar UU Ketenagakerjaan (UU 13 Tahun 2013) utamanya Pasal 31  jika di kemudian hari saudara saya diberikan sanksi oleh pihak manajemen RS entah pemotongan masa kerja atau mungkin pemecatan? Langkah apa yang harus diambil oleh saudara saya?

Intisari Jawaban

Perusahaan tidak boleh melarang karyawan untuk mendaftar kerja (CPNS) di tempat lain karena hal ini bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi dalam hal PHK tetap terjadi, maka harus ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jika tidak ada penetapan, maka PHK batal demi hukum.
Penjelasan lebih lanjut dan langkah hukumnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua