Rabu, 02 January 2019
Daluwarsa Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan
Pertanyaan :

Daluwarsa Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan

Saya punya adik yang menjadi korban pemerkosaan dan penganiayaan, tetapi kejadian tersebut sudah kedaluwarsa, bagaimana cara mengajukan penuntutan ke meja hukum?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Butuh Jawaban Langsung ?
Segera dapatkan langkah terbaik, langsung dari ahlinya.
Konsultasi Justika.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 92), bahwa Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) mengatur tentang gugurnya hak penuntutan hukuman (strafsactie) karena lewat waktunya, yaitu hak untuk menuntut seseorang dimuka hakim supaya dijatuhi hukuman.
 
Perlu diperhatikan daluwarsa yang Anda maksud apakah sama dengan unsur daluwarsa di Pasal 78 KUHP? Apabila suatu tindak pidana memenuhi unsur-unsur Pasal 78 KUHP, maka  terhadap tindak pidana yang telah daluwarsa sudah tidak dapat dilakukan penuntutan atas tindak pidana tersebut.
 
Bagaimana ketentuan daluwarsa untuk pidana pemerkosaan dan penganiayaan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Tentang Daluwarsa Tindak Pidana
Mengenai daluwarsa pengajuan penuntutan, kita dapat melihat pada ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:
 
  1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
  1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
  2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
  3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
  4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
  1. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.
 
R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 92), bahwa Pasal 78 KUHP mengatur tentang gugurnya hak penuntutan hukuman (strafsactie) karena lewat waktunya, yaitu hak untuk menuntut seseorang di muka hakim supaya dijatuhi hukuman.
 
Pemerkosaan dan Penganiayaan
Seorang pemerkosa dapat dikenakan pasal tentang tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285  KUHP yang berbunyi:
 
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 
Sebagaimana kami rangkum pendapat yang dikemukakan oleh R. Soesilo, dalam buku yang sama (hal. 210-211), yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia. Seorang perempuan yang dipaksa demikian rupa, sehingga akhirnya tidak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu, masuk pula dalam Pasal 285 KUHP.
 
Penganiayaan diatur sendiri di Pasal 351 KUHP, yang berbunyi:
 
  1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
  3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
  5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
 
Ancaman pidana berupa denda maksimum sebesar Rp 4.500,- yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP telah disesuaikan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP:
 
Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.
 
Perhitungan Daluwarsa Pidana Pemerkosaan dan Penganiayaan
Terhadap tindak pidana perkosaan di Pasal 285 KUHP, karena ancaman pidananya adalah penjara maksimum dua belas tahun, maka memenuhi unsur dalam Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP, yang mana daluwarsa penuntutannya adalah sesudah dua belas tahun.
 
Untuk penganiayaan biasa yang diatur di Pasal 351 ayat (1) KUHP, karena ancaman pidananya adalah penjara maksimum dua tahun delapan bulan, maka memenuhi unsur dalam Pasal 78 ayat (1) ke-2, daluwarsa penuntutannya yaitu sesudah enam tahun.
 
Jika penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, karena ancaman pidananya adalah penjara maksimum lima tahun, maka daluwarsanya ialah sesudah dua belas tahun, karena memenuhi unsur dalam Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP.
 
Perlu diperhatikan daluwarsa yang Anda maksud apakah sama dengan unsur daluwarsa di Pasal 78 KUHP? Apabila suatu tindak pidana memenuhi unsur-unsur Pasal 78 KUHP, maka  terhadap tindak pidana yang telah daluwarsa sudah tidak dapat dilakukan penuntutan atas tindak pidana tersebut.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor, 1991


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.


Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua