Kamis, 10 Januari 2019
Bolehkah Gaji Dosen Dipotong karena Acara Dies Natalis?
Pertanyaan :

Bolehkah Gaji Dosen Dipotong karena Acara Dies Natalis?

Bolehkah gaji dosen PNS dipotong untuk dies natalis fakultasnya ?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Butuh Jawaban Langsung ?
Segera dapatkan langkah terbaik, langsung dari ahlinya.
Konsultasi Justika.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Sepanjang penelusuran kami tidak ada aturan yang mengatur tentang boleh atau tidaknya pemotongan gaji dosen (Pegawai Negeri Sipil (PNS)), apalagi karena alasan menghadiri acara dies natalis.
 
Tetapi dalam hukuman disiplin PNS ada terdapat hukuman disiplin yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan ditujukan hanya terhadap PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja.
 
Menurut hemat kami, karena dies natalis merupakan hari ulang tahun yang biasanya diperingati oleh pihak universitas, harusnya ini tidak bisa menjadi alasan untuk pemotongan gaji dosen. Boleh saja dosen menghadiri acara tersebut asalkan dapat menyesuaikan dengan jam kerjanya.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Dosen
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (“UU 14/2005”), lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (“PP Dosen”) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU 12/2012”)
 
Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.[1]
 
Dosen diangkat dan ditempatkan di perguruan tinggi oleh pemerintah atau badan penyelenggara.[2] Kami asumsikan dosen yang Anda maksud berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS”), yakni dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.[3]
 
Pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan oleh pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[4] Menteri dapat menugasi dosen yang diangkat oleh pemerintah di PTN untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi.[5]
 
Pemerintah memberikan insentif kepada dosen yang diangkat oleh pemerintah di Perguruan Tinggi Negeri (“PTN”).[6]
 
Dasar Pemotongan Gaji Dosen
Karena dosen yang diangkat pemerintah berstatus PNS, maka dosen yang dimaksud memiliki hak-hak yang diatur pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”), bunyinya:
 
PNS berhak memperoleh:
  1. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
  2. cuti;
  3. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
  4. perlindungan; dan
  5. pengembangan kompetensi.
 
Menurut Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, dalam buku yang berjudul Hukum Kepegawaian di Indonesia (hal. 132), gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja PNS yang bersangkutan. Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu diberikan gaji yang layak baginya. Dengan adanya gaji yang layak secara relatif akan menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, sebab pegawai negeri tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga bisa bekerja dengan profssional sesuai dengan tuntutan kerjanya.
 
Terkait pengenaan pemotongan gaji, sepanjang penelusuran kami tidak ada ketentuan yang mengatur. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 53/2010”) dikenal istilah salah satu hukuman disiplin (sedang) PNS adalah penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan ditujukan hanya terhadap PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja.[7]
 
Jam kerja PNS diatur secara rinci dalam  Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah (“Keppres 68/1995”) sebagai berikut:[8]
  1. Hari kerja bagi seluruh lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
  2. Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja tersebut adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut:
  1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis: Jam 07.30 - 16.00. Waktu istirahat: Jam 12.00 - 13.00.
  2. Hari Jumat:Jam 07.30 - 16.30. Waktu istirahat:Jam 11.30 - 13.00.
  1. Jam kerja dalam angka 1 dan 2 tidak berlaku bagi:
  1. Unit-unit di lingkungan lembaga Pemerintah yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat.
  2. Lembaga pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA).
 
Jadi, kami tidak menemukan dasar pemotongan gaji, apalagi aturan terkait pemotongan gaji dosen karena alasan dies natalis.
 
Dies natalis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang kami akses melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah:
 
hari ulang tahun berdirinya suatu lembaga pendidikan tinggi (universitas, akademi, dan sebagainya)
 
Menurut hemat kami, karena dies natalis merupakan hari ulang tahun yang biasanya diperingati oleh pihak universitas, harusnya ini tidak bisa menjadi alasan untuk pemotongan gaji dosen. Boleh saja dosen menghadiri acara tersebut asalkan dapat menyesuaikan dengan jam kerjanya.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
  1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada Kamis, 10 Januari 2019, pukul 14.58 WIB.
  2. Sri Hartini dan Tedi Sudrajat. 2017. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika.
 

[1] Pasal 1 angka 2 UU 14/2005 dan Pasal 1 angka 14 UU 12/2012
[2] Pasal 69 ayat (2) UU 12/2012
[3] Pasal 67 ayat (6) UU 14/2005
[4] Pasal 70 ayat (1) UU 12/2012
[5] Pasal 70 ayat (4) UU 12/2012
[6] Pasal 70 ayat (5) UU 12/2012
[7] Pasal 7 ayat (3) huruf a jo. Pasal 9 angka 11 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 53/2010”)
[8] Pasal 1 jo. Pasal 3 Keppres 68/1995


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.


Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua